PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan kepada para menteri terkait untuk bekerja keras dalam menurunkan angka stunting atau anak gagal tumbuh menjadi 14% pada 2024. Menindaklanjuti perintah Presiden, Kementerian Sosial meresponsnya dengan memberikan perhatian terhadap pencegahan dan penanganan masalah stunting dengan peran keluarga.
“Penyuluhan sosial untuk pencegahan stunting dengan pendekatan keluarga sangat diperlukan, ” ujar Kepala Puspensos, Wiwid Widiansyah dalam siaran pers Kemensos,Rabu (20/10)
Menurutnya, peran penyuluh sosial dalam penyampaian informasi dan edukasi bahaya stunting kepada pemangku kepentingan masyarakat, sehingga mampu menjadi inisiator penggerak masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan bahaya stunting
"Dengan pendekatan melalui keluarga sebagai bagian dari masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan bagaimana kita berusaha melakukan pencegahan dan penanganan stunting di tengah masyarakat,” ujar Wiwid.
Peran keluarga sangat penting mencegah stunting di setiap fase kehidupan, dimulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil, dan seterusnya, sehingga mendukung upaya pemerintah dalam penanganan stunting di tanah air.
“Upaya pencegahan stunting penting dilakukan pada sejak dini yaitu masa anak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun dan menjadikan peran keluarga sangat penting di fase ini,” tandas Kapuspensos.
Dalam instruksinya, Presiden memprioritaskan penanganan stunting di 10 provinsi, yakni NTT, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Agar efektif dan tepat sasaran, anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun menyampaikan, sebaiknya pemerintah fokus pada intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dalam menangani stunting. "Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dan memiliki kontribusi sekitar 30% dalam pencegahan stunting,” kata Rudi.
Sedangkan, untuk intervensi melalui gizi sensitif dilakukan melalui masyarakat umum, termasuk keluarga, sehingga dampak intervensi lebih bersifat jangka panjang dan memiliki kontribusi 70% dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia.
"Adanya peningkatan kapasitas jadi sangat penting diberikan kepada para pemangku kepentingan kelembagaan lokal yang ada sebagai wujud transfer knowledge, value dan skill sehingga bisa menyampaikan dan mempengaruhi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam Pencegahan Resiko dan dampak stunting pada anak," pungkas Rudi. (H-2)
