Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
SEBANYAK 15 kejadian banjir menerjang beberapa wilayah pada sepekan pertama Oktober (1-8 Oktober 2021). Hal itu terjadi karena sejumlah wilayah telah memasuki musim penghujan. Menyikapi hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bahaya hidrometeorologi, tidak hanya banjir tetapi juga ancaman lain, seperti banjir bandang dan tanah longsor.
BNPB meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi di seluruh Indonesia untuk menginstruksikan BPBD di tingkat kabupaten dan kota dalam melakukan beberapa upaya kesiapsiagaan.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menekankan pada kesiapsiagaan untuk mencegah dan meminimalkan dampak ancaman bencana banjir dan gerakan tanah selama Oktober 2021.
Langkah-langkah kesiapsiagaan disampaikan Prasinta Dewi kepada Kepala Pelaksana BPBD provinsi dalam surat tertulis. BNPB berharap BPBD provinsi meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten maupun kota di daerah masing-masing. Di samping itu, Prasinta meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi dan mitigasi terkait upaya pencegahan banjir dan gerakan tanah dengan menggunakan media elektronik atau media sosial.
“Melakukan koordinasi dengan lembaga atau organisasi terkait, seperti RAPI, Orari, Senkom, Forum PRB, dalam penyebarluasan informasi dini banjir dan gerakan tanah secara berkala sampai kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah berisiko tinggi,” kata Prasinta dalam keterangan resmi, Kamis (14/10).
Khususnya di tengah pandemi covid-19 ini, Deputi Pencegahan BNPB meminta BPBD untuk menyiapkan dan mensosialisasikan tempat evakuasi aman dengan mempertimbangkan protokol Kesehatan. Hal tersebut perlu ditunjang dengan pengidentifikasian kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada di daerah. Prasinta meminta BPBD untuk melihat kembali rencana kontingensi yang telah disusun.
“Apabila diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan membentuk pos komando penanganan darurat bencana serta mengaktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi,” tambahnya.
Baca juga: Banjir Kabupaten Sintang Berangsur Surut
Dalam mempersiapkan informasi peringatan dini, BPBD dapat memonitor dan mengakses sistem informasi dari institusi pemerintah, seperti BNPB, BMKG, Badan Geologi atau Lapan.
BNPB menyediakan jaringan komunikasi atau call center untuk memfasilitasi koordinasi penanganan darurat becana dengan BPBD provinsi, kabupaten dan kota.
Berdasarkan pada analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Informasi Geospasial, wilayah berpotensi banjir pada kategori menengah hingga tinggi.
Wilayah berpotensi banjir dengan kategori tinggi teridentifikasi berada di Aceh (Aceh Singkil, Aceh Tamiang dan Gayo Lues), Sumatera Barat (Langkat dan Mandailing Natal), Jambi (Kerinci dan Kota Sungai Penuh), Bengkulu (Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Lebong dan Seluma), Sumatera Selatan (Lahat, Ogan Komering Ulu), Lampung (Pesisir Barat), Sulawesi Tengah (Sigi), Papua Barat (Sorong dan Teluk Bintuni) dan Papua (Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Membramo Tengah, Mimika, Nabire, Paniai dan Yalimo).
Pada potensi gerakan tanah, Badan Geologi ESDM mengeluarkan analisis untuk periode Oktober 2021. Badan Geologi mengidentifikasi beberapa titik hingga tingkat kecamatan pada 34 provinsi berpotensi gerakan tanah dengan kategori menengah hingga tinggi.
Sementara itu, data BNPB pada bencana banjir periode 1 – 8 Oktober 2021 mencatat 15 kejadian. Sebagian besar banjir berlokasi di Kalimantan, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selama periode tersebut, tercatat empat warga meninggal dan 20 lainnya luka-luka akibat banjir bandang di wilayah Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (3/10). Sedangkan kerusakan rumah pada kurun waktu ini, BNPB mencatat rumah rusak sebanyak 12 unit dan fasilitas umum 6 unit.(OL-5)
Pemprov Riau mendapatkan bantuan berupa satu unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
BNPB menyebut wilayah Indonesia masih akan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer. Kondisi itu membuat ancaman bencana hidrometeorologi juga masih akan mengintai.
BNPB mencatat 18 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam sejak Selasa (24/6) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (25/6) pukul 07.00 WIB.
Sebagai bentuk respons, BPBD Kabupaten Demak bersama sejumlah pihak melakukan penanganan darurat, termasuk penutupan tanggul, pompanisasi di titik kritis.
Lokasi banjir antara lain di Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai Utara dan Sinjai Timur. Sedangkan data korban terdampak berjumlah 60 kepala keluarga atau 271 jiwa.
Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah membakar sekitar 96 ha sejak awal tahun.
Banjir setinggi hingga satu meter melanda 23 desa di 13 kecamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak Senin malam (7/7), akibat curah hujan tinggi dan luapan sungai.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan bahwa hingga Selasa sore (8/7), banjir masih menggenangi 29 Rukun Tetangga
Banjir yang kerap melanda Jakarta kembali menjadi sorotan. Dampaknya tidak main-main: kemacetan parah, aktivitas ekonomi warga terganggu, hingga kerusakan berbagai infrastruktur vital.
Banjir besar yang melanda Jakarta dua hari sebelumnya merupakan kejadian luar biasa akibat rob, curah hujan tinggi, serta banjir kiriman dari wilayah hulu.
Peningkatan genangan ini merupakan dampak gabungan dari curah hujan tinggi, pasang maksimum air laut, dan luapan sejumlah sungai utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved