Rabu 13 Oktober 2021, 16:34 WIB

BPOM: 18 Kosmetik Mengandung BKO, Bisa Sebabkan Kanker

M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora
BPOM: 18 Kosmetik Mengandung BKO, Bisa Sebabkan Kanker

Antara
Ilustrasi petugas menunjukkan produk kosmetik ilegal yang berbahaya.

 

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengidentifikasi sedikitnya 18 kosmetik yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau bahan dilarang. Kandungan bahan kosmetik tersebut bisa menyebabkan iritasi kulit hingga kanker.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM Reri Indriani menjelaskan 18 item kosmetik itu mengandung hidrokinon dan pewarna dilarang, seperti K3 dan K10. "Sedangkan, produk kosmetik dengan temuan bahan dilarang atau bahan berbahaya, didominasi hidrokinon dan juga pewarna dilarang," ujar Reri dalam konferensi pers, Rabu (13/10).

Baca juga: Polemik Soal SKM, Ini Penjelasan BPOM

Adapun bahan pewarna yang dilarang mencakup merah K3 dan merah K10. Hidrokinon diketahui dapat menimbulkan iritasi kulit dan rasa terbakar, serta okronosis atau kulit kehitaman. "Kemudian pewarna K3 dan K10 ini merupakan bahan yang bersifat karsinogen atau bisa menyebabkan kanker," imbuhnya.

Lebih lanjut, Reri menyebut BPOM setidaknya berhasil mengidentifikasi 53 item obat tradisional, yang mengandung bahan kimia. Kemudian, 1 item suplemen kesehatan dan 18 kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Selama pandemi covid-19, prioritas pengawasan BPOM untuk memenuhi ketersediaan produk yang dibutuhkan masyarakat.

Khususnya, kebutuhan vitamin dan obat tradisional. Mengingat selama pandemi, terjadi kekurangan obat tradisional di tengah masyarakat. BPOM juga mendorong pergerakan ekonomi nasional melalui UMKM, agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing.

Baca juga: BPOM Terima Laporan 202 Obat Tradisional Mengandung BKO

"BPOM melakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dengan dua langkah jitu, yakni melakukan sampling serta pengujian produk di peredaran. Lalu, melakukan monitoring efek samping, setelah produk dikonsumsi masyarakat," pungkas Reri.

Langkah pertama bertujuan mengetahui ada tidaknya kandungan yang membahayakan kesehatan, yang tidak pernah disetujui pada saat pendaftaran. Serta, produk dikaitkan dengan penanganan kasus covid-19. Untuk langkah kedua bertujuan mengetahui sejauh mana efek yang tidak dilaporkan saat pendaftaran.(OL-11)
 

 

Baca Juga

AFP

Pembukaan Ibadah Umrah Tunggu Hasil Diskusi Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia

👤Widhoroso 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 00:19 WIB
PEMERINTAH Arab Saudi dan Indonesia masih melakukan diskusi intensif terkait pelaksanaan ibadah umrah. Hal tersebut membuat hingga kini...
MI/Ramdani

Pemerintah Harus Awasi Ketat Kepatuhan Penurunan Biaya PCR

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 22:10 WIB
Pasalnya, ada oknum atau provider penyedia lab tes PCR yang curang dengan menetapkan harga PCR di atas...
MI/Panca Syurkani

Sudirman Said: Langkah Presiden Tekan Harga Tes PCR Harus Diapresiasi

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 20:45 WIB
Kendati biayanya sudah turun, kualitas tes PCR harus tetap...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya