Butuh Kolaborasi untuk Kerek Sektor Pariwisata

DIMENSI sektor pariwisata yang cukup besar menyebabkan dukungan anggaran terletak di beberapa pos kementerian/lembaga. Karenanya, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi kuat di lintas sektor. Tujuannya untuk mengoptimalisasi penggunaan dana serta mengerek pariwisata nasional yang tertekan karena pandemi covid-19.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakornas Parekraf 2021 bertema Pemulihan dan Pertumbuhan Sektor Parekraf - Mendorong Peluang Usaha dan Membuka Lapangan Kerja secara virtual, Senin (27/9).

"Kita harap kerja sama yang sangat baik selama ini kita terus tingkatkan dan pelihara. Kami juga akan terus mendengar dari seluruh dunia usaha, pemda, apa yang perlu dan masih bisa dilakukan. Mari kita berkolaborasi agar kita bisa menggunakan semua instrumen ini menjadi makin powerful dan bisa efektif memulihkan pariwisata di Indonesia," ujarnya.

Dia berharap di sisa waktu terakhir tahun anggaran 2021 ini, anggaran kepariwisataan yang ada di tiap-tiap instansi dapat dieksekusi melalui program-program yang efektif. Hal tersebut diharapkan mampu berdampak secara langsung bagi sektor pariwisata dan subsektor turunannya.

Pasalnya pada 2021 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp7,67 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dukungan bagi sektor pariwisata. Sebagian anggaran itu digunakan untuk menjalankan program Bangga Berwisata di Indonesia Rp200 miliar, stimulus perfilman Rp266 miliar, dan fasilitas penunjang kesehatan serta insentif tenaga kesehatan mencapai Rp298,6 miliar.

Dukungan pemerintah terhadap sektor pariwisata juga akan dilanjutkan di 2022. Sri Mulyani bilang, kemenkeu telah mencadangkan anggaran sebesar Rp9,2 triliun untuk sektor pariwisata.

Baca juga : BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Indonesia

"Itu erdiri dari alokasi untuk belanja pemerintah pusat Rp6,5 triliun, dan Rp2,8 triliun melalui transfer ke daerah. Di situ diharapkan dapat mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dari tiga aspek, yakni aksesibilitas, atraksi dan aseminitas, dan dari sisi promosi dan paritisipasi pelaku swasta," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, lanjutnya, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, destinasi pariwisata prioritas mesti dipastikan siap. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang sebagai lima destinasi wisata super prioritas diharapkan siap memenuhi kebutuhan wisatawan seiring dilonggarkannya mobilitas masyarakat.

Seiring dengan penyiapan lima destinasi super prioritas itu, Indonesia juga perlu memikirkan untuk melakukan promosi wisata. Promosi itu mesti menggambarkan kesiapan sektor pariwisata Indonesia berjalan meski covid-19 masih menyertai.

"Bagaiamana kita bisa menarik wisata meski hidup bersama covid ini menjadi kunci keberhasilan bagi wisata di mana saja. Semua negara sedang mencoba mendesain kebijakan hidup bersama covid namun tetap bisa membuka pariwisatanya," imbuh Sri Mulyani.

"Saya harap Indonesia tidak akan tertinggal dan tetap memiliki ide cemerlang serta inovatif, sehingga kita bsia tetap memosisikan Indonesia terutama dari destinasi wisata yang sudah kita kembangkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani berharap penyebaran virus covid-19 di Indonesia dapat terkendali dengan baik. Dia juga meminta agar penerapan protokol kesehatan tetap ditegakkan guna mengantisipasi penularan dan peningkatan kasus aktif.

Dengan begitu sektor pariwisata Indonesia dapat kembali bergeliat kendati pandemi belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. "Ini perlu suatu mindset di dalam pengelolaan dan juga di dalam promosi pariwisata di Indonesia, karena covid tidak akan hilang begitu saja," pungkas Sri Mulyani. (OL-2)