Jumat 24 September 2021, 21:41 WIB

KLHK Tetapkan Hutan Primer dan Gambut Periode II 2021 Seluas 66,139 Juta Hektare

Atalya Puspa | Humaniora
KLHK Tetapkan Hutan Primer dan Gambut Periode II 2021 Seluas 66,139 Juta Hektare

Antara/M. Agung Rajasa
Foto udara kawasan hutan di Kabupaten Mmika, Papua

 

SEBAGAI tindak lanjut dari Inpres nomor 5 tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 tenyang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memperbarui luas peta indikatif penghentian pemberian izin baru untuk kawasan hutan (PIPPIB) primer dan gambut pada periode kedua 2021. Adapun luasan yang ditetapkan yakni sebesar 66.139.183 hektare. 

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Ruandha Agung Sugidarman mengungkapkan, luasan tersebut menurun sebanyak 42.911 hektare dibanding periode pertama 2021. 

"PIPPIB 2021 periode dua ini disusun berdasarkan PIPPIB periode pertama 2021. Dengan mengakomodir pemutakhiran data pada enam bulan terakhir, di mana terjadi pengurangan luas areal kurang lebih 42.911 hektare," kata dia dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (24/9). 

Secara rinci, luasan PIPPIB tahun 2021 periode 2 yakni kawasan seluas 51.233.571, lahan gambut seluas 5.266.963 hektare, dan hutan alam primer 9.638.649 hektare. 

Pada kesempatan tersebut, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen PKTL KLHK Belinda Arunarwati Margono mengungkapkan, pemutakhiran PIPPIB tersebut disebabkan karena sejumlah hal, mulai dari pemutakhiran perubahan peruntukan kawasan hutan, laporan survei lahan gambut, dan laporan survei alam primer. 

Baca juga : Literasi Masyarakat Indonesia Rendah karena Kurangnya Akses dan Waktu

Adapun, luasan tersebut disebutnya akan terus dinamis bergantung dengan situasi di lapangan. 

"Pernah jumlahnya menjadi 69 juta hektare, pernah juga menjadi 62 juta hektare, luasan ini akan terus dinamis dan akan diupdate setiap enam bulan sekali," ucap dia.

Dengan adanya ketetapan pemerintah mengenai PIPPIB, Bleinda mengungkapkan agar gubernur, bupati dan walikota serta kementerian/ lembaga terkait dalam menerbitkan usulan rekomendasi dan penerbitan perizinan berusaha baru wajib berpedoman pada PIPPIB tajun 2021 periode II. 

“Terhadap instansi pemberi izin kegiatan yang termasuk dalam pengecualian pada PIPPIB wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan setiap 6 bulan sekali,” pungkas dia. (OL-7)

Baca Juga

Ilustrasi

Gejala Varian Omicron pada Anak

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Selasa 30 November 2021, 13:33 WIB
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menginformasikan bahwa gejala virus covid-19 varian Omicron juga ditemukan pada...
Ist/Wall Street Indonesia

Wall Street English Indonesia Raih Penghargaan Industry Champions of the Year

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 13:03 WIB
Wall Street English Indonesia baru-baru ini menerima penghargaan dari The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards, atau juga...
Ist/Yello Hotel Manggarai

Black Friday Bersama Guinness Beer Digelar di Peron Skycafe Yello Hotel Manggarai

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 30 November 2021, 12:52 WIB
Yello Hotel Manggarai Jakarta turut menyelenggarakan Black Friday yang diselenggarakan di Peron Skycafe Lt....

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya