GURU Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan memberikan catatan mengenai tingginya passing grade yang ditetapkan dalam seleksi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021.
Pemerintah seharusnya memiliki prinsip keadilan dalam menentukan passing grade dalam seleksi tersebut. Harus ada pembedaan antara patokan skor bagi guru fresh graduate dan guru yang telah lama mengabdi untuk dunia pendidikan Indonesia.
"Dari sisi soal, prinsip membuat soal tidak adil. Tidak fair. Karena soal itu harus diberikan pada segmentasinya. Gak bisa sama. Tingkat kesulitan soal juga harus dibedakan," katanya kepada Media Indonesia.
Sebagai solusi, Cecep mengusulkan agar pemerintah memberikan afirmasi tambahan kepada guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun, guru yang telah berusia di atas 60 tahun dan guru yang bertugas di wilayah 3T. Afirmasi tambahan itu berupa diskresi atau pengecualian bagi ketiga kelompok di atas.
"Jadi berapapun nilai skornya, untuk guru-guru yang masuk dalam tiga golongan tersebut harusnya angkat saja," ujarnya.
Ia menyampaikan, pemberian diskresi itu sebagai salah satu bentuk keadilan bagi para guru honorer senior dan yang bertugas di wilayah 3T (terpencil, terluar dan terdepan).
"Harus ada prinsip keadilan. Karena selama ini pemerintah ada sikap abai terhadap guru-guru yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Mereka disuruh ngajarin, tapi tidak diberikan penghargaan," kata Cecep.
Cecep menilai, selama ini pemerintah abai dalam dua poin penting. Abai terhadap pelatihan kompetisi guru, dan abai terhadap kesejahteraan mereka. Untuk memperbaiki 'dosa' ini, kata cecep, pemerintah bisa memberikan pelatihan lanjutan dari dinas pendidikan di masing-masing daerah untuk tetap mempertahankan kualitas mereka.
"Di tiap kabupaten/kota, guru PPPK yang 10 tahun lebih sudah mengabdi, diberikan lagi pembekalan kompetisinya, apakah dari kompetisi parsia, kepribadian atau pedagogi. Mana yang lemah, harus ada pembinaan," ungkap dia.
Selain itu, tambahnya, pemerintah juga harus memberikan penghargaan lebih kepada guru sebagaimana penghargaan yang diterima oleh atlet-atlet yang berprestasi. "Untuk olahragawan, pemerintah antusias memberikan penghargaan. Sementara untuk guru yang mencerdaskan bangsa malah dianaktirikan?" tukasnya. (H-2)
