Penyelewengan Booster Vaksin Masih Marak, Terbanyak di Jawa Timur

BERDASARKAN data yang dihimpun Lapor Covid-19 sejak 1-15 September, terdapat sejumlah laporan mengenai pemberian vaksin booster pada kelompok non-nakes. Adapun, laporan tertinggi berasal dari Jawa Timur dengan persentase 37,5%. Setelah itu, disusul Jakarta 25,0%, Banten 12,5%, Yogyakarta 12,5%, Jawa Barat 12,5% dan Banten 12,5%.

Berbagai pihak yang mendapatkan vaksin booster Moderna di antaranya Guru Besar Fakultas non-nakes di salah satu universitas di Surabaya, Ketua RT di salah satu wilayah di kota Bekasi dan lainnya. Padahal, Lapor Covid-19 menyebut banyaknya nakes yang belum bisa mendapatkan akses untuk booster vaksin ketiga.

Untuk itu, Lapor Covid-19 menuntut pemerintah untuk melakukan audit secara berkala terkait dengan distribusi dan pengadaan vaksin dengan menggandeng kementerian/ lembaga audit terkait, dan hasil audit harus disampaikan kepada publik.

"Selain itu, memperbaiki sistem pendataan pada Peduli Lindungi dengan memastikan sistem tersebut merekam data nakes yang sebelumnya berlum tercatat sebaga SDMK dan mengeluarkan e-ticket secepatnya sehingga nakes bisa mengakses vaksin ketiga," ungkap Lapor Covid-19 dalam keterangan resmi, Sabtu (18/9).

Baca juga: Antisipasi Penyelewengan Vaksin Booster Ada di Tangan Pemda

Selain itu, Lapor Covid-19 juga meminta kepada pemerintah agar informasi terkait proses distribusi vaksin secara transparan melalui dashboard yang tersedia.

"Pemerintah juga perlu membuka berapa target nakes penerima vaksin di tiap provinsi dan pencapapian vaksinasi ketiga di wilayah tersebut sehingga publik dapat mengawasi sebagai bentuk akuntabilitas," ucapnya.

"Membuka data penerima vaksin ketiga non-nakes dan memberikan sanksi terkait pelaksanaan vaksinasi booster ketiga pada non-nakes," tegasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang diakses dari laman Kementerian Kesehatan, hingga 17 September 2021, baru sebanyak 843.987 nakes yang mendapatkan vaksin suntikan ketiga. Jumlah tersebut baru mencapai 57,46% dari target yang ditentukan pemerintah.(OL-5)