Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo merasa prihatin dengan temuan 3 ribuan orang yang positif covid-19 terdeteksi keluyuran ke berbagai ruang publik, termasuk di pusat perbelanjaan. Rahmad minta pemerintah menelusuri penyebab orang-orang tersebut masih berkeluyuran di pusat-pusat perbelanjaan.
"Sistemnya sudah bagus, tidak bisa dibohongi, artinya mereka yang dinyatakan positif oleh laboratorium akan terintegrasi dengan PeduliLindungi, saya kira bagus," kata Rahmad dalam keterangannya, Rabu (15/9).
Tetapi yang menjadi kebocoran adalah yang perlu ditelusuri dan perlu pendalaman kenapa pasien yang berstatus positif bisa berkeliaran di mal-mal.
Baca juga: POP Akan Segera Bergulir, PTIC Ingatkan Tantangan Ormas Penerima Dana
Dirinya menginginkan agar kejadian ini menjadi pelajaran bersama. Menurutnya, sistem dalam aplikasi PeduliLindungi serta pengawasan di lapangan perlu terus disempurnakan.
"Kejadian ini menjadi cambuk kita bersama, agar sistem harus diperbaiki, disempurnakan, fungsi pengawasan dan kontrol di lapangan harus disempurnakan," ucap politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan perkembangan masif dari implementasi aplikasi PeduliLindungi.
Budi menyebut sudah ada 29 juta yang terdaftar di aplikasi tersebut. Dari aplikasi itu terdeteksi masyarakat yang berkeliaran meski dalam keadaan positif Covid-19. Tercatat ada 3.830 orang yang terdeteksi positif Covid-19.
"Kita bisa lihat surprisingly tetep aja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif covid-19 tapi masih jalan-jalan," jelasnya.
"Masih masuk mal 3 ribu orang, masih masuk ke bandara 43 orang, masih naik kereta juga 63 orang, masih masuk restoran 55 orang. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah teridentifikasi positif Covid-19 yang seharusnya stay di rumah atau isolasi terpusat," pungkasnya. (H-3)
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
asus campak kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan bahwa bayi berusia di bawah 9 bulan sangat berisiko terinfeksi.
KEPALA Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman mengatakan tren mingguan kasus campak pada Maret 2026 mengalami penurunan.
WAKIL Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengimbau masyarakat untuk tetap mengatur makanan di masa lebaran agar tetap sehat.
Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa sampai dengan minggu kesembilan 2026, kasus campak di Indonesia telah turun menjadi 511 kasus dari sebelumnya 531 kasus.
Pemerintah mempercepat pelaksanaan imunisasi campak-rubella (MR) di berbagai daerah menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksin campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved