Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo merasa prihatin dengan temuan 3 ribuan orang yang positif covid-19 terdeteksi keluyuran ke berbagai ruang publik, termasuk di pusat perbelanjaan. Rahmad minta pemerintah menelusuri penyebab orang-orang tersebut masih berkeluyuran di pusat-pusat perbelanjaan.
"Sistemnya sudah bagus, tidak bisa dibohongi, artinya mereka yang dinyatakan positif oleh laboratorium akan terintegrasi dengan PeduliLindungi, saya kira bagus," kata Rahmad dalam keterangannya, Rabu (15/9).
Tetapi yang menjadi kebocoran adalah yang perlu ditelusuri dan perlu pendalaman kenapa pasien yang berstatus positif bisa berkeliaran di mal-mal.
Baca juga: POP Akan Segera Bergulir, PTIC Ingatkan Tantangan Ormas Penerima Dana
Dirinya menginginkan agar kejadian ini menjadi pelajaran bersama. Menurutnya, sistem dalam aplikasi PeduliLindungi serta pengawasan di lapangan perlu terus disempurnakan.
"Kejadian ini menjadi cambuk kita bersama, agar sistem harus diperbaiki, disempurnakan, fungsi pengawasan dan kontrol di lapangan harus disempurnakan," ucap politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan perkembangan masif dari implementasi aplikasi PeduliLindungi.
Budi menyebut sudah ada 29 juta yang terdaftar di aplikasi tersebut. Dari aplikasi itu terdeteksi masyarakat yang berkeliaran meski dalam keadaan positif Covid-19. Tercatat ada 3.830 orang yang terdeteksi positif Covid-19.
"Kita bisa lihat surprisingly tetep aja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif covid-19 tapi masih jalan-jalan," jelasnya.
"Masih masuk mal 3 ribu orang, masih masuk ke bandara 43 orang, masih naik kereta juga 63 orang, masih masuk restoran 55 orang. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah teridentifikasi positif Covid-19 yang seharusnya stay di rumah atau isolasi terpusat," pungkasnya. (H-3)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved