Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo merasa prihatin dengan temuan 3 ribuan orang yang positif covid-19 terdeteksi keluyuran ke berbagai ruang publik, termasuk di pusat perbelanjaan. Rahmad minta pemerintah menelusuri penyebab orang-orang tersebut masih berkeluyuran di pusat-pusat perbelanjaan.
"Sistemnya sudah bagus, tidak bisa dibohongi, artinya mereka yang dinyatakan positif oleh laboratorium akan terintegrasi dengan PeduliLindungi, saya kira bagus," kata Rahmad dalam keterangannya, Rabu (15/9).
Tetapi yang menjadi kebocoran adalah yang perlu ditelusuri dan perlu pendalaman kenapa pasien yang berstatus positif bisa berkeliaran di mal-mal.
Baca juga: POP Akan Segera Bergulir, PTIC Ingatkan Tantangan Ormas Penerima Dana
Dirinya menginginkan agar kejadian ini menjadi pelajaran bersama. Menurutnya, sistem dalam aplikasi PeduliLindungi serta pengawasan di lapangan perlu terus disempurnakan.
"Kejadian ini menjadi cambuk kita bersama, agar sistem harus diperbaiki, disempurnakan, fungsi pengawasan dan kontrol di lapangan harus disempurnakan," ucap politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan perkembangan masif dari implementasi aplikasi PeduliLindungi.
Budi menyebut sudah ada 29 juta yang terdaftar di aplikasi tersebut. Dari aplikasi itu terdeteksi masyarakat yang berkeliaran meski dalam keadaan positif Covid-19. Tercatat ada 3.830 orang yang terdeteksi positif Covid-19.
"Kita bisa lihat surprisingly tetep aja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif covid-19 tapi masih jalan-jalan," jelasnya.
"Masih masuk mal 3 ribu orang, masih masuk ke bandara 43 orang, masih naik kereta juga 63 orang, masih masuk restoran 55 orang. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah teridentifikasi positif Covid-19 yang seharusnya stay di rumah atau isolasi terpusat," pungkasnya. (H-3)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved