PADA masa pandemi covid-19, nasib klinik swasta ternyata sangat berbeda jauh dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah, seperti puskesmas. Sebab, klinik swasta tidak mendapatkan fasilitas atau bantuan dari pemerintah.
"Kebutuhan kami semakin membengkak, terutama kebutuhan operasional di era pandemi. Kita ketambahan (beban) APD dan pencegahan infeksi (covid-19) lebih ketat lagi," ujar Ketua Divisi Dokter Praktik Mandiri PKFI Jen Alif Latifah Helmy dalam FGD yang diadakan Media Indonesia, Kamis (2/9).
Baca juga: Realisasi Insentif Nakes Pusat Capai Rp5,865 Triliun Selama 6 Bulan
Menurutnya, anggaran untuk kebutuhan APD berasal dari swadaya klinik, tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Namun, tantangan tersebut harus diatasi pihak klinik secara mandiri.
Padahal, selain ikut menangani pasien covid-19 dan keluhan penyakit lainnya, klinik juga berperan dalam kegiatan vaksinasi covid-19 untuk masyarakat. Tenaga kesehatan di klinik swasta pun tidak mendapat insentif dari pemerintah.
"Inshaallah apapun itu kita kerjakan. Kita juga ingin pandemi ini cepat berakhir. Sebagai garda terdepan, kita harus bisa memutus mata rantai (penularan) covid-19," pungkas Jen.
Baca juga: Keluhan Puskesmas Tangani Pasien Covid-19
Sebagai upaya menekan laju penyebaran covid-19, klinik swasta bekerja sama dengan puskesmas untuk pemeriksaan labotarium. Nantinya, pihak puskesmas yang meneruskan upaya tracing.
"Sebagai jejaring puskesmas, kita harus melaporkan kepada puskesmas untuk melakukan tracing," imbuhnya.(OL-11)
