Pemda Diminta Jadikan Penurunan Stunting sebagai Prioritas

Pemerintah daerah diminta untuk menjadikan penanggulangan stunting sebagai program prioritas pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal itu dinilai dapat mendukung penurunan angka prevalensi stunting yang dicitakan Indonesia.

Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Nasional Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting, Senin (23/8).

"Pemda hendaknya berlomba melakukan inovasi dan upaya terbaik untuk dapat menurunkan stunting. Legasi pemda adalah menjadikan setiap anak yang hadir di wilayahnya bebas dari stunting dan tumbuh menjadi manusia sehat dan produktif," ujarnya.

Baca juga: Menkes Optimistis Target Penurunan Stunting pada 2024 Tercapai

Suharso menambahkan, berdasarkan Human Capital Index (HCI) yang dirilis Bank Dunia pada 2020, Indonesia hanya memiliki indeks HCI 0,54. Angka itu terlampau jauh dibanding Singapura yang mencapai 0,88.

HCI merupakan indeks yang mengukur potensi produktivitas optimAL individu di masa depan. Salah satunya ditentukan dari peluang hidup anak hingga usia 5 tahun, kualitas dan kuantitas pendidikan serta kesehatan.

HCI Indonesia di angka 0,54 itu, kata Suharso, menggambarkan kondisi balita Indonesia saat ini hanya akan mencapai 54% dari potensi maksimalnya di masa dewasa. "Jika permasalahan ini dapat diatasi, maka generasi ke depan akan menjadi lebih produktif, berdaya saing dan cita-cita untuk meraih bonus demografi bisa tercapai," terangnya.

Untuk itu dia mengajak pemda dan pemangku kepentingan lain untuk fokus menanggulangi stunting. Apalagi dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14%, hampir separuh dari posisi 2019 di angka 27,67%.

"Permasalahan stunting merupakan permasalahan multidimensional sehingga diperlukan upaya lintas sektor secara terintegrasi dari tingkat pusat, daerah, hingga desa. Kita semua memahami bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan dengan pendekatan intervensi spesifik dan sensitif. Ibarat memanah, maka anak panah harus mengarah ke jantung persoalan. Target penurunan stunting adalah mempertajam intervensi spesifik dan sensitif," jelas Suharso.

Berdasarkan kajian Bappenas, bila intervensi spesifik seperti asi ekslusif, pemberian tambahan makanan kepada ibu hamil dan balita, dan cakupannya mencapai 90%, maka stunting dapat diturunkan dengan cepat. Hal itu kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Baca juga: Pemberian ASI Turnkan Risio Kanker bagi Ibu Menyusui

Suharso mengatakan, Perpes tersebut menekankan pentingnya penurunan stunting dilakukan secara terintegrasi. Tiap intervensi yang dilakukan harus dapat dipastikan memberi manfaat kepada target sasaran baik di tingkat individu maupun rumah tangga.

"Untuk itu dibutuhkan koordinasi yang kuat, mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan. Setiap intervensi harus direncanakan, dibiayai, dan dipantau sehingga betul-betul tercapai," imbuh Suharso.

"Melalui fungsi utama perencanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, kami akan terus mendukung upaya konvergensi percepatan penurunan stunting dan memastikan setiap intervensi akan mencapai target sasaran," pungkasnya. (H-3)