Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta ingin mempercepat cakupan vaksinasi covid-19. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mengatakan, untuk mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian.
Pertama ialah memastikan ketersediaan vaksin covid-19. Selain itu, hal yang harus dipastikan juga adalah distribusi dan ketersediaan lokasi vaksinasi covid-19.
Baca juga: Plastik dari Kitosan dan Pati Umbi Ganyong Perpanjang Umur Simpan Buah
"Apakah masyarakat sudah dimudahkan untuk mendapat vaksinasi atau belum. Jika sudah tapi angkanya tidak naik atau lambat naik, artinya hanya masyarakat yang menolak saja yang masih tersisa dan belum mau divaksin," kata Teguh, Selasa (3/8).
Saat ini vaksinasi di Jakarta jumlahnya tak terbatas bahkan bisa melayani warga negara Indonesia dan asing yang memiliki identitas selama melakukan pendaftaran melalui Jaki. Namun vaksinasi itu sendiri, masih dilakukan melalui event-event, selain faskes di RSUD dan puskesmas mobil vaksin.
Jumlah puskesmas dan RSUD juga terbatas selain kedua faskes ini juga harus melakukan penanganan terhadap pasien covid dan melakukan tracing terhadap pasien covid yang melakukan isoman. Event yang diadakan, baik melalui kerja sama kolaboratif dengan TNI/Polri/BUMN, swasta, bahkan parpol dan ormas merupakan sentralisasi vaksin, di mana masyarakat harus mengejar vaksin di event-event itu, belum vaksin yang mendekati masyarakat.
"Jadi kalau tujuannya percepatan, maka harus dibuka aksesibilitas layanan vaksin sedekat-dekatnya dengan warga baik melalui faskes BPJS pratama kesehatan maupun klinik 24 jam yang selama ini kurang optimal dilakukan, padahal mereka memiliki tenaga nakes, sarana dan prasarana vaksinasi termasuk rantai dingin," jelas Teguh.
Mendekatkan vaksin ke masyarakat juga bertujuan untuk menghindari kerumunan dan mempermudah pendataan karena data peserta BPJS ada di faskes pratama. Sementara untuk di klinik 24 jam data bisa berasal dari data pasien mereka maupun pendaftaran melalui RT/RW.
"Jadi jika tujuannya percepatan vaksinasi, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan aksesibeltas warga untuk mendapat vaksin," pungkasnya. (OL-6)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved