Rabu 04 Agustus 2021, 13:25 WIB

Jakarta Ingin Percepat Vaksin, Ini Saran Ombudsman

Putri Anisa Yuliani | Humaniora
Jakarta Ingin Percepat Vaksin, Ini Saran Ombudsman

AFP/Mario Tama
Ilustrasi

 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta ingin mempercepat cakupan vaksinasi covid-19. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mengatakan, untuk mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian.

Pertama ialah memastikan ketersediaan vaksin covid-19. Selain itu, hal yang harus dipastikan juga adalah distribusi dan ketersediaan lokasi vaksinasi covid-19.

Baca juga: Plastik dari Kitosan dan Pati Umbi Ganyong Perpanjang Umur Simpan Buah

"Apakah masyarakat sudah dimudahkan untuk mendapat vaksinasi atau belum. Jika sudah tapi angkanya tidak naik atau lambat naik, artinya hanya masyarakat yang menolak saja yang masih tersisa dan belum mau divaksin," kata Teguh, Selasa (3/8).

Saat ini vaksinasi di Jakarta jumlahnya tak terbatas bahkan bisa melayani warga negara Indonesia dan asing yang memiliki identitas selama melakukan pendaftaran melalui Jaki. Namun vaksinasi itu sendiri, masih dilakukan melalui event-event, selain faskes di RSUD dan puskesmas mobil vaksin.

Jumlah puskesmas dan RSUD juga terbatas selain kedua faskes ini juga harus melakukan penanganan terhadap pasien covid dan melakukan tracing terhadap pasien covid yang melakukan isoman. Event yang diadakan, baik melalui kerja sama kolaboratif dengan TNI/Polri/BUMN, swasta, bahkan parpol dan ormas merupakan sentralisasi vaksin, di mana masyarakat harus mengejar vaksin di event-event itu, belum vaksin yang mendekati masyarakat.

"Jadi kalau tujuannya percepatan, maka harus dibuka aksesibilitas layanan vaksin sedekat-dekatnya dengan warga baik melalui faskes BPJS pratama kesehatan maupun klinik 24 jam yang selama ini kurang optimal dilakukan, padahal mereka memiliki tenaga nakes, sarana dan prasarana vaksinasi termasuk rantai dingin," jelas Teguh.

Mendekatkan vaksin ke masyarakat juga bertujuan untuk menghindari kerumunan dan mempermudah pendataan karena data peserta BPJS ada di faskes pratama. Sementara untuk di klinik 24 jam data bisa berasal dari data pasien mereka maupun pendaftaran melalui RT/RW.

"Jadi jika tujuannya percepatan vaksinasi, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan aksesibeltas warga untuk mendapat vaksin," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

Antara/Jessica Helena Wuysang.

Pembukaan Wisata untuk Wisatawan Mancanegara Harus Dipersiapkan Matang

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 19 September 2021, 15:00 WIB
Jangan karena hanya mempertimbangkan jumlah kasus positif covid-19 di Tanah Air menurun drastis lalu kita terburu-buru membuka pintu bagi...
Antara/Muhammad Bagus Khoirunas.

Pakar Klimatologi UGM: Dua Jenis Mitigasi Hadapi Hujan Lebat

👤Agus Utantoro 🕔Minggu 19 September 2021, 13:45 WIB
Sedangkan mitigasi nonstruktural dilalukan dengan kebijakan pemerintah termasuk melalui penerbitan aturan...
Antara

Kemenkes Siap Terapkan Teknologi Wolbachia Atasi DBD Skala Nasional

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 19 September 2021, 13:26 WIB
"Litbang Kemenkes sekarang sedang menunggu hasil penelitian tahap empat wolbachia dan sedang mengkaji pemodelan implementasi di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

AS, Inggris, dan Australia Umumkan Pakta Pertahanan Baru

 Aliansi baru dari tiga kekuatan tersebut tampaknya berusaha untuk melawan Tiongkok dan melawan kekuatan militernya di Indo-Pasifik.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya