Pemerintah Percepat Vaksinasi bagi Penyandang Disabilitas

Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi covid-19 termasuk bagi para penyandang disabilitas.

Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia mengungkapkan, saat ini, pemerintah telah mengantongi 450 ribu vaksin Sinopharm yang khusus ditujukan bagi 225 ribu kaum difabel di Jawa dan Bali.

"Kita ketahui Indonesia mendapat hibah 450 ribu dosis vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab. Presiden Joko Widodo meminta seluruh vaksin itu didistribusikan kepada para penyandang disabilitas terutama di daerah berisiko tinggi," ujar Angkie dalam konferensi pers, Senin (2/8).

Ia pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian/lembaga lainnya dan juga pemerintah daerah guna mempercepat pelaksanaan di lapangan.

Angkie juga melibatkan 98 komunitas disabilitas demi memastikan vaksin yang covid-19 yang diberikan tepat sasaran.

"Kami berharap ini bisa berjalan dari Agustus hingga Oktober. Dalam tiga bulan itu, dosis pertama dan kedua harus sudah disuntikkan kepada penyandang disabilitas," tuturnya.

Perempuan berusia 34 tahun itu mengaku senang karena saat ini kaum difabel bisa memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya dalam memperoleh vaksin covid-19.

Menurutnya, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rawan terpapar virus sehingga harus ada upaya ekstra untuk bisa melindungi mereka. "Pemerintah ingin penyandang disabilitas punya imun yang baik sehingga risiko terpaar bisa diminimalisir," sambung dia.

Angkie mengakui, sebagai seseorang yang juga memiliki kekurangan, untuk bisa bertahan di tengah pandemi sangatlah sulit. "Ini tantangan bagi kami. Saya paham betul, sebagai penyandang disabilitas, kami harus berupaya ekstra untuk bisa bertahan. Kami terua berusaha menembus batas dengan keterbatasan yang ada," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pada masa awal pelaksanaan vaksinasi, kelompok berkebutuhan khusus sedianya tidak masuk ke prioritas penerima vaksin.

Namun, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, ia segera mengupayakan agar kaum difabel juga bisa terdaftar sebagai kelompok penerima utama. "Saat itu saya mengirim surat ke Pak Menteri Kesehatan untuk memasukkan kelompok disabilitas ke prioritas. Alhamdulillah, tidak sampai seminggu langsung direspons. Di Jakarta langsung ditindaklanjuti," ucapnya.

Mantan wali kota Surabaya itu memaparkan ada sekitar 28 juta masyarakat di Tanah Air yang memiliki kebutuhan khusus. Dari jumlah itu, sebanyak 540 ribu masuk ke kategori miskin dan berisiko tidak memperoleh akses terhadap vaksin Covid-19. "Kami masih terus berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah agar saudara-saudara kita bisa memperoleh akses karena mungkin masih ada yang luput dari kami," tandasnya. (OL-12)