MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Indonesia sangat berkomitmen untuk terlibat dalam penanganan pemanasan global.
Komitmen itu dengan berbagai upaya, seperti penurunan emisi rumah kaca sebesar 41% pada 2030. Berikut, transisi energi batu bara menjadi energi baru terbarukan (EBT), hingga Indonesia netral carbon pada 2060.
"Untuk target pengurangan emisi rumah kaca, kita sudah jumping menuju 41% (sebelumnya 29%), karena dukungan internasional. Termasuk, atensi tim task force perubahan iklim Indonesia-Amerika," ungkap Luhut dalam Indonesia Green Summit 2021, Selasa (27/7).
Baca juga: Menkeu: Dampak Perubahan Iklim Sama Seperti Pandemi Covid-19
Menyoroti pengalihan sektor energi batu bara menjadi EBT, pemerintah dikatakannya siap mempensiunkan PLTU secara bertahap. Serta, melakukan pemantapan terhadap penggunaan energi storage hydrogen fuel cell, dengan memaksimalkan penggunaan PLTN.
"Untuk mencapai net zero emision, sektor energi harus memenuhi beberapa indikator. Seperti, konsumsi listrik per kapita akan naik di 2060 menjadi 5.313 Kwh/kapita. Lalu, konsumsi energi per kapita akan mencapai 0,91 Tw/kapita di 2060," jelas Luhut.
Pada 2060, Luhut menegaskan bahwa sektor industri akan menjadi pendorong utama dalam peningkatan konsumsi energi. Selanjutnya, diikuti sektor transportasi dan rumah tangga.
Menurutnya, listrik diproyeksikan menjadi sumber utama penyediaan energi pada 2060. Selain itu, pembangkit EBT akan menjadi kontributor utama pada pemanfatan energi bersih.
Baca juga: Indonesia Optimistis Capai Net Zero Emission pada 2060
"Juga dilakukan pemantapan potensi EBT dari samudera, panas bumi, bio energi, bayu, hydro, surya, yang total sampai 2020 mencapai 10,46 GW atau mencapai 2,4%. EBT di 2021 masih sangat rendah berkisar 13,55%," pungkasnya.
Indonesia dikatakannya memiliki cadangan energi yang cukup untuk menjadi pemain utama di industri baterai, khususnya nikel, tembaga dan alumunium. "Cadangan nikel di Indonesia terbesar di dunia yang mencapai 21 juta ton," sambung Luhut.
Selain itu, pemerintah juga memiliki program rehabilitasi mangrove yang mencakup 620.235 hektare lahan kritis. Pada tahun ini, rehabilitasi ditargetkan menyasar 1.500 hektare lahan dan berlanjut sampai 2024.(OL-11)
