MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi covid-19. Dia meminta pemda untuk segera menghabiskan stok yang ada di gudang untuk mempercepat proses vaksinasi tahap pertama.
Dalam kunjungannya mengecek ketersediaan vaksin dan obat-obatan di UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kota Balikpapan, Senin (26/7), Muhadjir mengecek stok vaksin untuk vaksinasi kedua.
Muhadjir mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliaty bahwa jumlah vaksinasi di sana masih sangat rendah.
Baca juga: Simak, Ini Cara Mengunduh Sertifikat Vaksin Covid-19 di PeduliLindungi
"Untuk proses vaksinasi tahap pertama baru sebanyak 21,3% dari total penduduk dan untuk proses vaksinasi tahap kedua baru sekitar 10%," ujar Muhadjir dalam keterangan resmi, Selasa (27/7).
Karena itu, dia meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk mempercepat proses vaksinasi tahap satu dengan segera menghabiskan stok vaksin seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo.
"Jadi tidak boleh ada vaksin yang ngendon (tertahan) di gudang-gudang dengan alasan untuk nanti untuk vaksin kedua. Vaksin kedua nanti kita akan atur lagi. Yang di sini segera digunakan. Tidak boleh ada vaksin tertahan di masing-masing gudang paling bawah," terangnya.
Selain itu, Menko Muhadjir juga mengecek ketersediaan obat-obatan di gudang obat dan Puskesmas Sepinggan Baru.
Dalam pengecekan itu, Muhadjir melihat stok obat untuk penanganan covid-19 masih sangat kurang. Dia mendapatkan laporan, jumlah obat antivirus covid-19 yang ada hanya tinggal 80 tablet (Oseltamifir) dan tinggal 300 tablet (Fapiravir)
Muhadjir berujar akan melaporkan masalah kurangnya obat antivirus covid-19 ke pusat supaya ada kepastian pasokan tambahan.
Menurutnya, saat ini, kebutuhan obat antivirus itu menjadi hal yang sangat penting bagi mereka yang terpapar covid-19 mulai dari mereka yang tanpa gejala, gejala ringan, sampai gejala berat.
Dia juga mendapatkan laporan bahwa pihak pemda sudah mengalokasikan APBD untuk menyediakan obat antivirus di puskesmas-puskesmas. Akan tetapi, menurut dia, anggaran APBD akan sangat terbatas.
"Karena itu nanti kita akan bahas di tingkat pusat bagaimana mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan status kesehatan orang yang semulanya OTG ringan, menjadi sedang atau berat. Maka sebaiknya ada obat antivirus yang disediakan di puskesmas-puskesmas," pungkas Muhadjir. (OL-1)
