Selasa 20 Juli 2021, 22:18 WIB

Presiden Buka Jalan Pejabat UI Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Andhika Prasetyo | Humaniora
Presiden Buka Jalan Pejabat UI Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

MI/ADAM DWI
Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2024 Prof Ari Kuncoro.

 

PRESIDEN Joko Widodo mengubah isi Statuta Universitas Indonesia (UI).

Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2021 yang menggantikan PP nomor 68 tahun 2013.

Baca juga: Pengamat: Perpanjangan PPKM Memang Diperlukan

Salah satu poin penting yang direvisi adalah terkait aturan rangkap jabatan rektor, wakil rektor serta pejabat teras kampus.

Pada aturan sebelumnya, rektor dan wakil rektor dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat di posisi apapun pada BUMN atau BUMD atau swasta.

Namun, di PP 75 tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 2 Juli 2021, pada pasal 39 huruf c disebutkan bahwa rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada BUMN atau BUMD atau swasta.

Dengan begitu, rektor, wakil rektor diperbolehkan memegang jabatan komisaris BUMN karena yang dilarang hanya sebagai direksi saja.

“Iya, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, memang sudah diundangkan,” ujar Kepala Bagian Humas Kemenkum dan HAM Tubagus Erif Faturahman kepada wartawan, Selasa (20/7).

Beberapa pihak menganggap beleid baru itu dibuat untuk mengamankan posisi Ari Kuncoro yang rangkap jabatan rektor UI dan wakil komisaris BRI, serta beberapa pejabat teras UI yang juga mendapat keuntungan serupa. (Pra/A-3)

Baca Juga

FOTO ANTARA/Narendra Wisnu Karisma

Kemdikbud Ristek Jamin Transparansi Pengadaan Laptop Pelajar

👤 M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 13:48 WIB
M Samsuri menegaskan segala bentuk kegiatan tersebut akan dilakukan secara transparan dan dimonitoring oleh lembaga pengawas keuangan...
Ist/Kemensos

Kemensos Komitmen agar Bansos Tepat Sasaran

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 13:35 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah aktif untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali)...
AFP/Mario Tama

Jakarta Ingin Percepat Vaksin, Ini Saran Ombudsman

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 13:25 WIB
Pertama ialah memastikan ketersediaan vaksin covid-19. Selain itu, hal yang harus dipastikan juga adalah distribusi dan ketersediaan lokasi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kenyang Janji dan Pasrah Menunggu Keajaiban

Sejak peristiwa gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah hingga kini masih banyak warga terdampak bencana tinggal di hunian sementara.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya