Penanganan Sampah Laut Jadi Tanggung Jawab Bersama

PERMASALAHAN terkait Sampah laut masih kerap menjadi hal yang sulit diatasi hingga saat ini oleh Pemerintah. Jika dibiarkan terus menurus tententunya hal itu akan menganggu keberlangsungan ekosistem manusia kedepannya. 

Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Ujang Solihin Sidik mengatakan sekitar 70-80 persen sampah laut didominasi oleh sampah plastik. Lamanya proses penguraian sampah plastik menjadi alasan mengapa jenis sampah tersebut mendominasi di laut. 

“Jika berbicara sampah laut 70-80 persen adalah jenis sampah plastik, karena kalau pelastik sudah ke laut dia hanya akan mengapung-ngapung dan sulit sekali terurai. Jika pun terurai mereka akan menjadi serpihan-serpihan kecil,” kata Ujo dalam program Journalist On Duty Media Indonesia yang disiarkan secara virtual, Selasa, (13/7). 

Ujo menambahkan, hampir sebagian sampah laut yang ada saat ini merupakan sampah plastik sekali pakai di mana hal itu merupakan sampah yang melekat pada kehidupn masyarakat sehari-hari. 

“Paling banyak itu jenis single use plastic, jadi ya sampah-sampah yang sekali pakai langsung di buang. Bungkus makanan ringan seperti snack, permen dan lainnya itu menjadi yang paling banyak ditemukan sekitar 22 persen, diikuti botol plastik dan gelas-gelas plastik,” terangnya. 

Menurut Ujo, kolaborasi antar tiga aktor utama yakni pemerintah, masyarakat, dan juga produsen menjadi kunci untuk dapat menekan laju sampah laut. 

“Sebenarnya kalau urusan sampah itu menjadi urusan semua. Kalau dibilang sampah itu hanya urusan pemerintah saya rasa itu keliru,” jelasnya. 

“Saya ingin tekankan di sini bahwa urusana sampah itu ada tiga aktor utama, pemerintah itu sudah pasti, Masyarakat sebagai penghasil smpah, dan juga produsen,” imbuhnya. 

Baca juga : TP PKK Pusat dan Kalsel Luncurkan Gerakan Keluarga Sehat dan Tangguh Hadapi Pandemi

“Jadi saya rasa tiga aktor utama ini harus berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan permasalahan sampah laut. Jangan hanya ini seolah-olah menjadi urusan pemerintah saja,” terangnya. 

Untuk peran pemerintah, Ujo mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah melakukan segala cara untuk mengatasi permasalahan sampah, terutama melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2018 terkait penaganan Sampah Laut. 

“Jadi Perpres itu semacam roadmapnya lah bagi pemerintah, dan 3 tahun sejak kebijakan itu diberlakukan terjadi penurunan sekitar 15 persen sampah laut,” sebutnya. 

Sementara itu terkait Produsen, Ujo mengungkapkan hingga saat ini KLHK mencatat sudah ada 26 produsen yang berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait permasalahan sampah. Dan jumlah tersebut diharapkan dapat terus meningkat. 

“Untuk masyarakat ini tugas yang sedikit berat, karena menurut riset BPS 2018 sekitar 72 persen masyarakt belum perduli akan permasalahn sampah. Dan ini merupakan tantangan yang berat,”jelasnya. 

Namun dikatakan Ujo, berjalannya satu tahun sejak riset BPS tersebut kepedulian Masyarakat mulai meningkat bahkan menurut data terakhir sebuah Koran Nasional di tahun 2019 sekitar 90 persen masyarakat sudah melakukan pengurangan sampah pelastik. 

“Kenaikan luar biasa terjadi pada 2019, di mana sekitar 90 persen masyarakat sudah menurangi sampah pelastik dengan berbagai cara. Termasuk dengan penggunaan reusable bag, menggunakan botol isi ulang atau tumbler,” ucapnya. 

“Selain itu masyarakat juga sudah mulai menggunakan peralatan makan yang bisa di pakai ulang, seperti sedotan stainless dan sebagainya. Saya harapkan trend ini dapat terus berlnjut,” pungkas Ujo. (OL-7)