Wapres Ma’ruf Minta Perluas Sentra Pelayanan Vaksinasi

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mendorong berbagai pihak untuk membentuk berbagai sentra vaksinasi sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19. Sentra-sentra tersebut nantinya merupakan lokasi penyelenggaraan vaksinasi covid-19 secara massal kepada publik.

"Kerjasama yang baik ini saya rasa perlu terus dilakukan sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang strategis antara Pemerintah, swasta, dan masyarakat," kata Ma’ruf pada acara Vaksinasi Massal Tahap II, di Kota Tangerang Selatan, Rabu (30/6).

Ma’ruf berharap kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat tersebut perlu diperluas terutama pada kawasan penyangga ibukota dan daerah-daerah yang masih rendah cakupan vaksinasinya. Sehingga kecepatan untuk mengejar vaksinasi satu hingga dua juta per hari dapat tercapai dan kekebalan komunal Indonesia dapat segera terwujud.

"Semoga program ini bisa dicontoh dan mendorong lembaga lain untuk bersama-sama mengambil bagian atau peran dan memberikan kontribusinya dalam penanganan pandemi Covid-19," ungkapnya.

Ma’ruf menyebutkan, percepatan vaksinasi ini sangat penting untuk membentuk herd immunity yang ditargetkan 70% secara nasional atau 181,5 juta penduduk Indonesia. Apalagi belakangan ini terjadi tren lonjakan kasus dan peningkatan BOR rumah sakit. Pemerintah dan Pemerintah Daerah pun, ungkap Ma’ruf, telah berupaya menambah jumlah tempat tidur, tenaga kesehatan dan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat lebih ketat, melakukan intensifikasi pelaksanaan testing dan tracing, serta vaksinasi secara besar-besaran.

“Ancaman Covid-19 sampai saat ini belum berakhir, bahkan terjadi tren peningkatan kasus pasca libur lebaran dan akibat interaksi sosial, aktivitas ekonomi serta masuknya virus Covid-19 varian Delta. Kita semua harus lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan,” ungkapnya.

Ma’ruf kembali mengingatkan, walaupun vaksinasi sudah dilakukan tidak berarti masyarakat kebal dan terbebas dari Covid-19. Vaksinasi juga tidak serta merta menggantikan implementasi protokol kesehatan.

"Tetapi vaksinasi mampu mengurangi tingkat keparahan seseorang apabila terkonfirmasi positif Covid-19. Tentunya pelaksanaan vaksinasi harus ditunjang dengan kemampuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan upaya 3T (testing, tracing, treatment) dan masyarakat berdisiplin menegakkan protokol kesehatan 5M,” paparnya. (OL-13)

Baca Juga: Universitas Nasional Jadi Sentra Vaksinasi Covid-19 di DKI