Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
AKADEMI Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) mengatakan agar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pemrograman, perencanaan, pengalokasian anggaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
"BRIN sebaiknya fokus menjadi lembaga pemerintah yang otonom untuk pemrograman, perencanaan, pengalokasian anggaran bagi pengembangan Iptek, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi," kata Wakil Ketua AIPI Sofian Effendi dalam webinar Model integrasi BRIN di Jakarta, Jumat (18/6).
Dia menuturkan pembinaan dan pengembangan Iptek milik kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah diintegrasikan (steering) oleh BRIN, bukan dilaksanakan (driving) oleh BRIN. Sofian menuturkan tugas BRIN adalah membantu presiden untuk melakukan tugas-tugas urusan pemerintah terkait kebijakan Iptek, bukan sebagai pelaksana litbangjirap.
Menurut Sofian, kata menjalankan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) mengandung multitafsir. Sebenarnya yang dimaksudkan ialah BRIN mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program tentang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap), invensi dan inovasi.
"Tetapi, dalam implementasinya diterjemahkan kata menjalankan itu menjadi melaksanakan. Interpretasi dari kata ini menjadi salah satu langkah harakiri di bidang Iptek Indonesia," tuturnya. Dia menuturkan integrasi dalam hal itu seharusnya diterjemahkan sebagai mengoordinasikan perencanaan, kebijakan anggaran dan program, bukan melaksanakan litbangjirap.
Terlepas dari itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2014-2015 Indroyono Soesilo mengatakan semua negara maju berinvestasi pada riset dan inovasi Iptek serta sumber daya manusia (SDM). Kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus mendorong bertumbuhnya ekosistem riset dan inovasi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju, dan memudahkan kegiatan litbangjirap serta menyinergikan sumber daya Iptek, termasuk koordinasi dalam pelibatan berbagai pemangku kepentingan.
BRIN harus memastikan kebijakan riset dan prioritas riset nasional berjalan dengan baik. Selain itu, perlu peningkatan sarana dan prasarana riset dan inovasi untuk litbangjirap yang semakin maju. (Ant/OL-14)
Menurut Hanarko Djodi Pamungkas, ketahanan pangan harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga laut dari pencemaran.
PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.
INDONESIA melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjadi tuan rumah gelaran World Science Forum (WSF) ke-12 pada 2026. Ini menandai pertama kalinya WSF diselenggarakan di Asia.
KEPALA BRIN Laksana Tri Handoko menekankan Indonesia tak perlu ikut-ikutan jejak negara maju seperti Amerika Serikat yang menciptakan ChatGPT atau Tiongkok yang menciptakan DeepSeek dalam AI
Solar maksimum merupakan fase siklus 11 tahun aktivitas bintik (sunspot) pada matahari yang diperkirakan terjadi pada Juli ini.
Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia melakukan kerja sama bidang Limnologi dan Hidrologi dengan BRIN untuk persiapan dan adaptasi perubahan iklim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved