Kampus Merdeka Bakal Perkuat Otonomi Pendidikan Tinggi

PENGAMAT pendidikan Prof. Cecep Darmawan menilai konsep Kampus Merdeka sebenarnya bukan hal baru. Ruh dari konsep itu ada berdasarkan UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, namun implementasi belum optimal.

"Itu kan sudah mengatur otonomi kampus. Jadi tanpa konsep Kampus Merdeka pun kampus seharusnya sudah melakukan pronsip-prinsip otonomi kampus yang merdeka seperti istilah Mas Menteri," kata Cecep kepada Media Indonesia.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu membeberkan persoalan yang selama ini menghambat kampus untuk berkolaborasi dengan dunia di luar kampus. Hadirnya Kampus Merdeka diharapkan bisa memperkuat otonomi kampus.

Menurutnya, seperti yang diungkapkan Mendikbud, harus diruntuhkan sekat-sekat yang memang menjadi permasalahan selama ini.

Terkait regulasi, Cecep mengatakan kewenangan pemerintah pusat lah selaku pembuat kebijakan. Sehingga regulasi yang menjadi sekat untuk Kampus Merdeka perlu disesuaikan.

"Misalnya ada kebijakan membuka atau menutup prodi harus ada izin ke Ditjen Dikti kayak gitu, tapi sebenarnya untuk beberapa kampus khususnya PTNBH sebetulnya sekarang sudah tidak harus izin ke Dikti cukup di senat akademiknya aja," jelas dia.

Selain itu, adapula regulasi lain yang dinilai non-akademik dan membebankan kampus. Bagi PTNBH, harus ada income generating, pemasukan yang besar.

"Kan itu non-akademik. Pokoknya banyak aturan-aturan yang mengikat dosen sehingga kurang optimal dalam membahas soal karya-karya akademik," tambah dia.

Baca juga: IPB: Perlu Penyesuaian Regulasi untuk Sukseskan Kampus Merdeka

Cecep menjelaskan ada juga hambatan kurikulum. Kampus memang mengatur kurikulumnya sendiri, tetapi untuk beberapa prodi harus ada link n match dengan industri atau dunia di luar kampus.

Lantas, hal itu pun sebenarnya sudah berjalan namun belum optimal. Penyusunan kurikulum bersama dengan industri seperti yang diarahkan dalam Kampus Merdeka memang bisa sangat membantu ke depannya.

"Selama ini kan begitu ya cuma bagaimana melakulan optimalisasinya. Apalagi untuk pendidikan vokasi itu wajib ada link n match dengan industri," ungkapnya.

Dia pun menambahkan kampus sebagai lembaga pendidikan seharusnya tidak dibebankan dengan berbagai tugas birokrasi. Birokrasi yang ketat membuat kampus sulit untuk bisa kreatif dan inovatif. Dosen lebih banyak mengerjakan tigas administrasi dan sulit mengetahui kebutuhan masyarakat dengan berkolaborasi.

"Jadi ini lebih kepada kreativitas pimpinan perguruan tinggi itu harus gitu," tuturnya.(OL-5)