PEMERINTAH di tingkat desa terkadang tidak memiliki data warganya yang mengalami disabilitas. Sehingga warga disabilitas tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di daerah tersebut.
"Ada berapa sapi di desa saja didata, kenapa yang disabilitas tidak didata," ungkap Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC), Abdul Mujib, Kamis (3/6).
Padahal pendataan warga yang mengalami disabilitas dalam satu pemerintahan desa sangat penting. Sehingga ke depannya mereka dapat dilibatkan dalam setiap pembangunan yang dilakukan di desa tersebut. "Ini datanya saja tidak ada, bagaimana mereka dapat dilibatkan dalam pembangunan," ungkap Mujib.
FKDC pada akhir 2020 lalu menggagas terbentuknya Desa Inklusi di Desa Kendal, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Dengan pembentukan desa inklusi, pencerahan kepada masyarakat dapat terwujud, yakni warga yang mengalami disabilitas bukan orang sakit.
"Mereka juga seperti orang pada umumnya," tegas Mujib.
Yaitu bisa berkembang dan berprestasi. Melalui desa inklusi pula masyarakat bisa mengembangkan wawasan mereka terkait dengan sejumlah persoalan yang dialami penyandang disabilitas serta memberikan dukungan kepada mereka. "Sehingga dapat meningkatkan hak dan martabat penyandang disabilitas," ungkap Mujib.
Ada pun hasilnya, lanjut Mujib, saat ini di desa tersebut sudah memiliki data penyandang disabilitas, membentuk kelompok yang juga merangkul tokoh masyarakat. "Pembentukan kelompok ini juga melalui surat keputusan pemerintahan desa," lanjutnya.
Ke depannya mereka merancang sejumlah program untuk bisa meningkatkan peran penyandang disabilitas dalam masyarakat. "Memang butuh kerja keras," ungkap Mujib.
Terlebih pendidikan sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon hanya lulusan sekolah dasar. Namun, dengan kerja keras, Mujib yakin mereka bisa meningkatkan peran penyandang disabilitas minimal di tingkat desa. (N-1)
