Program Pengentasan Stunting Masih Menunggu Perpres

SEJAK ditunjuk secara langsung oleh Presiden Jokowi menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya masih menunngu Peraturan Presiden yang hingga kini masih belum dikeluarkan.

"Perpres belum jadi mas, BKKBN sesuai Perpres nantinya," Kata Kepala BKKBN saat dihubungi, Selasa (8/6).

Baca juga: Ini Cara Peroleh Kuota Gratis Pendidikan dari Indosat

Pasalnya, awal tahun 2021, Pemerintah Indonesia menargetkan angka Stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Kendati demikian, pihaknya sedang menyusun Rencana aksi nasional (RAN) percepatan penurunan Stunting.

Adapun hal lain yang masih dipersiapkan antara lain, menyusun Perpres bersama kementrian dan lembaga dibawah arahan wapres dan Mensegneg juga bappenas, menyusun grand design inovasi percepatan penurunan Stunting, menyusun anggaran untuk diajukan ke bappenas dan Kemenkeu.

"Kita juga tengah enyiapkan platform aplikasi dan Management data Stunting dan menjalin MOU dengan berbagai mitra swasta , lounching gerakan seribu mitra untuk 1000 Hari kehidupan pertama," ungkapnya.

Permasalahan stunting penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak.

Hasil dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting berada pada 27,67 persen pada tahun 2019. Walaupun angka stunting ini menurun, namun angka tersebut masih dinilai tinggi, mengingat WHO menargetkan angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen.

Data Bank Dunia atau World Bank mengatakan angkatan kerja yang pada masa bayinya mengalami stunting mencapai 54%. Artinya, sebanyak 54% angkatan kerja saat ini adalah penyintas stunting. Hal inilah yang membuat stunting menjadi perhatian serius pemerintah.

Sebelumnya, terkait penanganan gizi buruk , kunjungan Menko PMK Muhadjir Effendy ke Provinsi NTT mengungkap, provinsi NTT memiliki sumber daya alam yang berlimpah, seperti ikan yang memiliki kandungan gizi tinggi. Namun masih tingginya stunting menunjukan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan pentingnya peningkatan gizi.

“Perlu adanya ahli gizi yang dapat menyampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi. Saat ini angka rata-rata stunting di Provinsi NTT sudah menurun dengan baik, semula 35 persen menjadi 24,2 persen. Semoga target Presiden RI Joko Widodo pada 2024 untuk menurunkan stunting menjadi 14 persen, khususnya di NTT, dapat terpenuhi,” jelas Menko Muhadjir beberapa waktu lalu. (OL-6)