KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan kunci sukses pelayanan kontrasepsi ialah kebijakan dan sistem yang dibangun dengan baik. Apabila keduanya baik, maka pelayanan kontrasepsi akan tepat sasaran.
"Di dalam membangun sistem ini kami telah menjalin kemitraan dengan organisasi seperti JHCCP (Johns Hopkins Center For Communication Programs) ataupun organisasi profesi seperti IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan tentunya dukungan para user yakni akseptor KB,” ungkap Hasto dalam keterangan resmi, Minggu (6/6).
Adapun, terkait kerjasama BKKBN dengan JHCCP diantaranya membuat sejumlah program JHCCP seperti program Pilihanku kemudian sistem rantai pasok alat kontrasepsi melalui SIRIKA, website SKATA dan ada juga MONIKA.
Program Pilihanku merupakan kerjasama JHCCP-BKKBN yang telah dilaksanakan sejak 7 tahun yang lalu dan pada akhir Juni 2021 ini program ini akan berakhir.
Hasto menambahkan selain telah membangun sistem seperti dengan adanya sistem rantai pasok yang baik dengan SIRIKA yang didukung JHCCP BKKBN juga membuat kebijakan dengan harapan bisa mudah diakses masyarakat dan tentunya cepat. Pendistribusian alat kontrasepsi yang semula hanya ke faskes besar saja namun dikembangkan ke semua faskes bahkan ke bidan praktek swasta yang penting mereka sudah terdaftar di BKKBN, Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah KB (OPD-KB) dengan harapan pendistribusian alat kontrasepsi bisa lebih cepat sampai ke akseptor.
“Saat ini juga menurut anggaran penggerakan dan pelayanan sudah diberikan langsung pada OPD-KB dalam bentuk DAK dan BOKB (Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional KB). Yang penting administrasi dan akuntabilitasnya dijaga dengan baik,” tambah Hasto
Ia berharap, kedepan JHCCP tetap bisa bekerjasama dengan BKKBN dan program yang telah dilakukan dan dikembangkan akan terus dilanjutkan oleh BKKBN tentunya dengan ada pendampingan dan transfer pengetahuan dari JHCCP.
Kepala Perwakilan JHCCP Indonesia, Fitri Putjuk menyatakan, pilihanku secara khusus bertujuan meningkatkan pelaksanaan program KB di Indonesia dengan memperkuat 4 komponen, yaitu peningkatan permintaan melalui advokasi, penjangkauan dan KIE (komunikasi informasi edukasi), penguatan fasilitas kesehatan untuk KB pasca persalinan, manajemen rantai pasok alat kontrasepsi dan penyusunan data untuk pengambilan keputusan. Sehingga bisa mempercepat upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan kualitas persalinan dan keluarga serta perencanaan keluarga yang lebih baik.
“Program Pilihanku akan berakhir pada bulan Juni ini meskipun demikian kerjasama tentunya tidak akan berakhir. Semua aplikasi dan sistem yang telah dibangun ini akan masuk dalam sistem BKKBN dan semua aplikasi akan terbuka sehingga bisa dimanfaatkan secara umum tentunya dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Fitri.
Pilihanku sudah banyak menghasilkan banyak produk, seperti Skata yaitu website berisi berbagai informasi mengenai KBKR, alat bantu penyuluhan KB baik digital maupun manual dan alat bantu konseling KB (SKB KB/ Strategi Konseling Berimbang KB) yang bisa digunakan oleh Penyuluh KB, aplikasi Sirika yang memonitor kondisi alat kontrasepsi. Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi peningkatan program KB dan kesehatan reproduksi di Indonesia.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama terkait program Pilihanku Ketua Umum PP IBI, Emi Nurjasmi mengharapkan program Pilihanku memang berakhir di bulan Juni ini, namun bukan berarti semua produk selesai.
"Kita berharap tetap bisa menggunakan produk yang bagus ini khususnya untuk optimalisasi tugas bidan tentunya dengan selalu mematuhi aturan, kualitas dan standar yang ada,” harap Emi.
Emi juga menyampaikan ucapkan terimakasih atas upaya yang telah banyak diberikan oleh BKKBN dalam rangka meningkatkan kapasitas bidan untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal dan juga pada JHCCP yang telah mengembangkan dan memberikan banyak alat bantu, instrumen yang sangat berguna bagi bidan dalam pelayanan keluarga berencana. (H-1)
