KH Khariri: Waspadai Narasi khilafah di konflik Palestina

Wakil Direktur Eksekutif International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH. Khariri Makmun,Lc,MA meminta masyarakat mewaspadai kelompok yang menggunakan narasi khilafah di konflik Palestina.

KH Khariri, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (28/5), mengatakan bahwa isu khilafah di Indonesia adalah agenda dari kelompok-kelompok radikal intoleran, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang pemerintah.

Menurut dia, isu-isu seperti konflik Israel dan Palestina ini kerap dijadikan propaganda dan eksistensi dari ideologi khilafah mereka.

”Memang mereka cukup ahli dalam memanfaatkan isu-isu internasional dunia Islam lalu digunakan sebagai propaganda untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu kita hendaknya mewaspadai isu-isu tersebut,” ujar KH Khariri Makmun.

Tetapi, kata Khariri, masyarakat saat ini tentunya sudah semakin cerdas, apalagi dibarengi dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat pada semua segmen, maka yang perlu dilakukan adalah mencerdaskan masyarakat agar semakin banyak yang menjauhi paham atau ideologi khilafah tersebut.

”Isu-isu tentang Palestina mudah digoreng HTI atau kelompok-kelompok radikal intoleran untuk dijadikan alat sebagai propaganda mereka terkait khilafah. Kemudian mereka akan membuat propaganda bahwa Palestina lemah, Palestina tidak bisa kita bebaskan karena kita tidak punya sistem khilafah yang satu, yang bisa membentengi seluruh wilayah-wilayah Islam,” terang Khariri.

Menurut dia, narasi-narasi seperti itulah yang selama ini selalu diulang-ulang mereka, yakni dari dulu apa pun masalahnya solusinya adalah khilafah. menyederhanakan persoalan dan dia tidak mau melihat bahwa ada banyak variabel di sana. Padahal setiap persoalan itu memiliki banyak persoalan, banyak faktor, dan variabel yang lain.

”Persoalan itu (konflik Israel-Palestina) memang bisa membuat masyarakat bisa terpecah terkait cara memahaminya. Apalagi selain isu khilafah, di media sosial (medsos) saat ini banyak yang pro terhadap Israel,” jelasnya.

Padahal, katanya, fenomena seperti ini dulu tidak pernah terjadi. Oleh karena itulah dirinya menyebut kalau hanya mengacu pada medsos, maka opini masyarakat bisa jadi termanipulasi, karena tidak mendapatkan berita atau fakta yang sebenarnya, sehingga dalam menyikapi persoalan Palestina harus tetap untuk proporsional.

”Maka kita meminta masyarakat untuk kembali kepada sikap pemerintah. Mendukung langkah-langkah pemerintah yang mendukung Palestina melalui nasionalisme Palestina,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Khariri menyampaikan jika menemukan propaganda-propaganda terkait khilafah di dalam isu konflik Palestina-Israel tentu harus dilawan.

Apalagi, lanjutnya, HTI ini selain melakukan propaganda juga melakukan penggalangan dana. Apalagi karena konflik Palestina-Israel banyak bermunculan orang-orang yang minta sumbangan dimana-mana.

”Cuma pasang backdrop bertuliskan tentang Palestina lalu mereka minta sumbangan. Tentunya hal ini menjadi persoalan, karena sumbangan-sumbangan ini belum tentu terpercaya dan sampai kepada mereka yang harus kita bantu. Jadi kalau mau menyumbang lebih baik ke lembaga yang kredibel saja atau melalui jalur resmi pemerintah,” ujar Khariri. (Ant/OL-09)