Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERSENTASE kematian akibat covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir ini. Menanggapi hal tersebut epidemiolog UGM, dr. Riris Andono Ahmad meminta pemerintah perlu melakukan evaluasi manajemen pengendalian pandemi terutama terhadap kasus kematian akibat covid-19 di Tanah Air.
“Perlu evaluasi case manajemen, bottle neck -nya ada dimana?" ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (18/5). Melalui evaluasi tersebut diharapkan dapat segera diketahui faktor mana saja yang berkontribusi besar terhadap angka kematian akibat covid-19. Selanjutnya dapat dilakukan perbaikan secara efektif terhadap faktor penyumbang penyebab kematian tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun Satgas Covid-19, pada 15 Mei 2021 angka kematian akibat covid-19 sebesar 2,76 persen yang meningkat dari sebelumnya per Februari 2021 sebesar 2,75 persen. Sementara, persentase kasus angka kematian akibat covid-19 di dunia sebesar 2,07 persen.
Riris mengatakan penyebab pasti kematian akibat covid-19 tidak bisa diketahui tanpa adanya audit kematian. Banyak faktor yang bisa memengaruhi hal tersebut, salah satunya misalnya terkait akses layanan kesehatan. Lalu, terkait bagaimana layanan kesehatan mampu mengelola kasus yang ada secara adekuat dan bermutu.
“Sekarang titik letaknya ada dimana? Bisa saja, misalnya terkait akses dimana pasien covid-19 berat berasal dari kalangan sosial ekonomi menengah ke bawah dan akses mendapatkan layanan kesehatan lebih sulit dan sampai ke layanan kesehatan lambat sehingga kemungkinan terjadi kematian sangat besar,” urainya.
Selain itu, juga terkait dengan sistem rujukan. Meskipun saat ini telah ada sistem rujukan, Riris mengatakan, sistem yang ada belum dikondisikan pada situasi pandemi saat ini yang membutuhkan kecepatan penanganan. Karena tidak adanya sistem rujukan cepat menjadikan layanan terhadap pasien covid-19 berat berjalan lambat. Akibatnya, memperbesar kemungkinan terjadinya kematian.
“Lalu, faktor lain adanya varian baru covid-19 yang dikabarkan memiliki tingkat penularan lebih tinggi. Namun, ini semua hipotetikal, mana yang memengaruhi secara riil di lapangan belum diketahui secara pasti,” terangnya.
Untuk menekan angka kasus kematian akibat covid-19, dikatakan Riris, tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah dengan mengevaluasi manajemen kasus terhadap kematian akibat covid-19 di Tanah Air. Namun, masyarakat juga diharapkan dapat mengambil bagian dengan displin menjalankan protokol kesehatan dengan mematuhi 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. “Masyarakat harus tetap menjalankan prokes, 5M, yang menjadi senjata unggulan untuk mencegah covid-19,” tegasnya. (H-1)
Rencana Pemprov DKI Jakarta soal pembukaan bioskop ditentang berbagai pihak. Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman berpendapat bioskop masih rawan penularan covid-19
Pemerintah pusat seharusnya tidak memperkeruh suasana dan mengintervensi PSBB ketat yang dijalankan pemerintah daerah seperti Jakarta
Mobilitas warga di luar rumah saat ini masih berkisar 50% yang beraktivitas di luar rumah, sementara pada PSBB jilid 1, hanya 40%.
Epidemiolog Dicky Budiman, perlu ada upaya klarifikasi serta pendekatan persuasif kepada MRS. Pasalnya hal ini berkaitan dengan pihak lain yang ada dalam kerumunan acara pernikahan
Jika tidak dilakukan pembatasan saat libur Natal dan akhir tahun, akan mendorong terciptanya pemburukan kasus covid-19.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pernah menyampaikan bahwa rumah sakit (RS) covid-19 menampung hampir 30% warga luar Jakarta.
Seiring dengan membludaknya pasien covid-19 di rumah sakit rujukan, beban tenaga medis semakin berat. Di Jakarta saat ini kasus covid-19 menembus lebih dari 39 ribu per (30/8).
Berdasarkan rekapitulasi data sejak 23 Maret hingga hari ini (31/8), jumlah pasien yang dinyatakan sembuh covid-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran mencapai 10.645 orang.
Fraksi PSI DKI Jakarta menyinggung kebijakan rem darurat yang belum diterapkan oleh Gubernur Anies Baswedan hanya sebuah wacana
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai kebijakan isolasi di RS untuk pasien kategori orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan tidak akan efektif.
Lonjakan pertambahan kasus positif covid-19 di DKI Jakarta, diperkirakan bakal menyebabkan kapasitas di rumah sakit terokupasi, bahkan hampir penuh.
Menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dari jumlah tempat tidur ICU sebanyak 483 di 67 RS rujukan, hingga 6 September 2020, persentase keterpakaiannya sebesar 83%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved