JURU Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, menegaskan pemerintah sangat memahami mudik lebaran merupakan tradisi masyarakat menjelang Idul Fitri. Namun, tradisi mudik pada saat pandemi covid-19 ini berpotensi meningkatkan penularan dan lengahnya penerapan protokol kesehatan.
"Pemerintah menerbitkan peraturan yang berlaku kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk tidak melaksanakan mudik lebaran. Hal ini untuk menjamin keselamatan bersama dan menjaga upaya kita semua, seluruh masyarakat di Indonesia, selama satu tahun lebih berjuang melawan pandemi covid-19," kata Fadjroel, Sabtu (8/5).
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi itu menegaskan pemerintah tidak ingin Indonesia mengalami lonjakan gelombang kasus yang besar seperti di India.
Pemerintah pun menganjurkan agar silaturahmi Lebaran dilakukan secara virtual tanpa mengurangi makna perayaannya. Komunikasi secara virtual dapat mengurangi kerinduan sekaligus menjaga dan menjamin keselamatan sanak saudara.
"Pemerintah berharap lonjakan kasus aktif tidak akan terjadi pascalebaran nanti, tetapi tetap mempersiapkan antisipasi seoptimal mungkin. Pemerintah akan tetap berusaha menerapkan strategi perlindungan melalui 3T dan PPKM skala mikro di berbagai daerah," ujarnya.
Fadjroel menyampaikan Presiden Jokowi dan seluruh menteri juga tidak mudik atau pun menggelar open house saat Lebaran. Seluruh pejabat di pusat dan daerah juga diminta melakukan hal sama. Pemerintah pun memberi apresiasi bagi masyarakat yang secara sukarela tak melakukan mudik.
"Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan sukarela tidak mudik lebaran. Mari bergotong-royong melawan pandemi covid-19. Pemerintah tidak mungkin sendirian," pungkasnya. (OL-8)
