Menteri LHK: Antispasi Karhutla di Momen Ramadan Jelang Idul Fitri

MOMEN puasa Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini menjadi salah satu alasan untuk semua pihak waspada agar kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat segera diantisipasi sedini mungkin.

“Pesan Bapak Presiden selama masa puasa Ramadan dan Lebaran jangan ada persoalan karhutla,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat memimpin rapat Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan karhutla sekaligus antisipasi karhutla tahun 2021, Rabu (28/4).

Rapat berlangsung secara daring  membahas evaluasi atas upaya-upaya penanggulangan karhutla periode Januari – April 2021.

Dalam rapat tersebut sekaligus dipaparkan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Dwikorita Karnawati memprediksi curah hujan untuk enam bulan ke depan (Mei-Oktober 2021) dan tingkat kerawanan  terjadinya karhutla di Indonesia.

Menteri LHK menyatakan perlunya dilakukan rapat ini mengingat data luas areal yang terbakar hingga Maret 2021 sudah lebih tinggi dari luasan areal terbakar pada periode yang sama di tahun 2020 kendati hampir 80% areal Indonesia masih cukup tinggi potensi hujannya.

Menteri Siti menyebutkan jika dilihat dari aspek luas areal terbakar, data menunjukan jika tahun 2021 luasan yang terbakar telah mencapai 23.783 ha. Hal itu berarti lebih luas dibandingkan periode yang sama ditahun 2020, yaitu 19.372 ha.

Ia juga menyatakan data tersebut mengkonfirmasi bahwa terdapat daerah-daerah konvensional terjadinya karhutla. Di lokasi tersebut diharapkan antisipasi lebih karena di daerah-daerah tersebut kejadian karhutla selalu terjadi berulang-ulang.

“KLHK akan merintis pemantauan hotspot secara detil dan lebih mendalam di daerah-daerah konvensional ini, mungkin hingga 5 Mei yang akan datang. Karena jika hingga tanggal tersebut terjadi dinamika karhutla yang meningkat, atau terjadi eskalasi yang berarti, maka akan masih punya cukup waktu untuk mengambil langkah sebelum Lebaran Idul Fitri,” jelasnya.

Beberapa daerah konvensional yang disebutkan Menteri Siti meliputi, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Pontianak, Ketapang, Singkawang, Kapuas, Pangkalan Bun, Banjar, dan Tanah Laut.

Sementara itu Kepala BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc menjelaskan tentang langkah modifikasi curah hujan  melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) periode akhir Maret hingga 8 April di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau.

Selanjutnya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang  oleh TNI dan POLRI.

Selaras dengan itu,  Dwikorita menyebut jika lembaganya memperkirakan La Nina di wilayah Indonesia akan segera beralih menuju Enso Neutral pada Mei 2021.

Enso Neutral akan menyebabkan curah hujan pada musim kemarau tahun 2021 di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mendekati pola hujan musim kemarau normalnya.

Hal ini disebutnya akan berdampak pada kondisi curah hujan Bulan Juni – September 2021 di sebagian besar Sumatera dan Jawa yang akan berada pada kategori rendah, sehingga potensi karhutla di daerah rentan karhutla akan meningkat.

Untuk itu, BMKG merekomendasikan agar semua pihak mewaspadai potensi karhutla kategori moderat dan tinggi pada Juni–September 2021 di wilayah Riau, Jambi dan Sumsel.

Kemudian pada Juli–September 2021 di sebagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan bagian selatan, dan pada bulan Agustus – Oktober 2021 di wilayah NTT dan Papua bagian selatan.

Selanjutnya Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang diwakili oleh Sestama BNPB, Dody Ruswandi menyebutkan jika BNPB berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan siap sedia membantu penanganan karhutla.

Dukungan yang dimaksudkan Dody meliputi sarana operasi pemadaman udara berupa helikopter fire fighting dan patroli serta bantuan dukungan untuk teknologi modifikasi cuaca (TMC) atas permohonan masing-masing Gubernur.

BNPB juga akan bekerja sama dengan TNI/Polri dalam memberikan dukungan pembiayaan pengerahan personil TNI/Polri dan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan pemadaman darat.

Tak hanya, BNPB bekerja sama dengan KLHK dalam memberikan dukungan pembiayaan kegiatan partisipatif masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA)-Paralegal. (RO/OL-09)