Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SATGAS Penanganan Covid-19 menegaskan seluruh masyarakat dilarang untuk melakukan mudik. Larangan itu juga berlaku untuk para santri di seluruh Indonesia.
"Belum ada pembahasan terkait hal ini (diskresi untuk santri mudik). Peniadaan mudik masih sama seperti yang sudah diputuskan," kata Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito kepada Medcom.id, Senin (25/4).
Wiku mengatakan santri tidak memberikan jaminan bersih dari paparan covid-19. Potensi penularannya pun tetap sama jika para santri dibolehkan mudik ke luar kota. Satgas covid-19 tidak bisa memberikan diskresi ke para santri. Pasalnya, kata Wiku, larangan mudik dilakukan untuk mencegah penularan covid-19 yang dibawa masyarakat antardaerah.
"Kami harus melindungi keselamatan masyarakat di daerah agar tidak tertular oleh imported case dari daerah lainnya," tegas Wiku.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap para santri mendapatkan pengecualian untuk mudik pada libur Lebaran 2021. Harapan ini disampaikan di tengah larangan pergerakan manusia untuk mencegah penularan kasus covid-19.
baca juga: Larangan mudik
Juru bicara Wapres Masduki Baidlwoi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan keinginan Wapres itu dapat dituangkan dengan meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Wapres Ma'ruf Amin sendiri.
"Dalam hal tertentu, kalau dianggap perlu, Wapres meminta Pengurus Besar NU untuk bikin surat secara khusus apakah kepada Presiden atau Wapres atau Dirlantas Nasional supaya ada dispensasi," kata Masduki, Jumat (24/4).
Masduki mengatakan hal itu penting agar para santri dapat pulang bertemu dengan orang tuanya setelah menempuh pendidikan asrama di pondok pesantren.
"Wapres meminta agar ada dispensasi untuk para santri bisa pulang ke rumah masing-masing dengan tidak dikenai aturan ketat terkait larangan mudik, yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini," lanjutnya. (OL-3)
Meskipun survei serologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antibodi pada penerima booster pertama, hal itu tidak serta merta mengabaikan booster kedua
Vaksin booster kedua sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang pada booster pertama memiliki jarak yang jauh.
Terbitnya vaksin dengan platform mRNA tersebut menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun, selain vaksin Sinovac/Coronava
Jika memungkinkan, kapan pun berada di ruang publik atau di gedung, pastikan ventilasi alami dengan membuka jendela.
PROGRAM vaksinasi Covid-19 terus berlanjut di Sumatra Selatan, difokuskan untuk kalangan pelajar.
PELAKSANAAN protokol kesehatan (prokes) Covid-19 harus menjadi kewajiban dalam keseharian masyarakat, untuk menghadapi potensi sebaran varian baru virus korona di tanah air.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
DINKES Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, mewaspadai penularan Mycoplasma Pneumonia dalam suasana Natal dan pergantian tahun dengan menerbitkan surat edaran.
Lengkasi vaksinasi covid-19, selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berpergian jika tidak mendesak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved