Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
SEBUAH kondisi yang memprihatinkan, sebanyak 72% masyarakat Indonesia dinyatakan belum peduli terhadap permasalahan sampah. Padahal dampak dari permasalahan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.
"Paling sulit untuk kelola sampah ini ada pada sosial kultural, perilaku kita. Dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 72% orang tidak peduli sampah," ungkap Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Novrizal Tahar, Jumat (23/4).
Hal itu menjadi tantangan utama pemerintah dan semua kalangan pencinta lingkungan. Apalagi, pemerimtah saat ini sudah sangat serius untuk mengakselerasi pengelolaan sampah dengan menargetkan 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada 2025.
"Kolaborasi antara semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat daerah, kemudian lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, juga masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Presiden sudah menyampaikan bahwa target kita tahun 2025 Indonesia bebas sampah," tegas Novrizal.
Persoalan lain yang menjadi tantangan adalah masalah anggaran. Menurutnya, banyak lembaga yang tidak bisa sanitary renfill karena tidak ada dana. Begitu juga persoalan politk di mana ada kecendrungan kepala daerah tidak menaikan retribusi dan juga tantangan lain.
Mengingat permasalahan sampah yang multi dimensi, KLHK pun berkolaborasi dengan Kememterian PUPR dan Dana Mitra Lingkungan (DML) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memahami cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.
"Kita ingin melakukan mulai dari perubahan perilaku. Persoalan sampah jadi listrik, kompos di rumah juga ada, ini perlu kita tuangkan dalam bentuk buku," imbuhnya.
Melalui buku Tata Kelola Persampahan di Indonesia yang diluncurkan pada Kamis (22/4), dia berharap bisa memberi dampak positif pada pengelolaan sampah. Pendapat para pakar, aktivis dan pihak-pihak yang konsen pada masalah sampah bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Prasetyo menyampaikan bahwa sampah merupakan isu dan permasalahan multi pihak. Menurut dia, berbagai pengalaman dan keahlian yang disampaikan para pihak dan telah tercantum dalam buku tersebut bisa menjadi pijakan untuk penyelesaian permasalahan sampah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DML Agustanzil Sjahroezah mengatakan semua pihak termasuk masyarakat umum harus memahami bahwa sampah bukan permasalahan pemerintah saja tapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen. Penyelesaian sampah dalam konteks tata kelola persampahan di Indonesia memang susah-susah gampang, lantaran masih ada pihak-pihak yang menganggap sampah adalah masalah sepele.
Padahal, ancaman dan dampak negatif dari permsalahan tersebut sangat buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Pihaknya pun mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap serius dan konsisten mewujudkan Indonesia bebas sampah.(H-1)
DI tengah tantangan pengelolaan sampah di wilayah pesisir Bekasi, sebuah transformasi nyata tengah berlangsung di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat.
Pemerintah menyatakan akan membersihkan dan menata bangunan kumuh di sekitar TPA Sarimukti.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Program Adipura tidak lagi hanya menjadi simbol kota bersih, melainkan indikator strategis tata kelola persampahan modern, adil, dan berkelanjutan.
RDF Rorotan tetap menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan sampah, sembari menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ke depan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved