Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
SEBUAH kondisi yang memprihatinkan, sebanyak 72% masyarakat Indonesia dinyatakan belum peduli terhadap permasalahan sampah. Padahal dampak dari permasalahan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.
"Paling sulit untuk kelola sampah ini ada pada sosial kultural, perilaku kita. Dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 72% orang tidak peduli sampah," ungkap Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Novrizal Tahar, Jumat (23/4).
Hal itu menjadi tantangan utama pemerintah dan semua kalangan pencinta lingkungan. Apalagi, pemerimtah saat ini sudah sangat serius untuk mengakselerasi pengelolaan sampah dengan menargetkan 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada 2025.
"Kolaborasi antara semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat daerah, kemudian lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, juga masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Presiden sudah menyampaikan bahwa target kita tahun 2025 Indonesia bebas sampah," tegas Novrizal.
Persoalan lain yang menjadi tantangan adalah masalah anggaran. Menurutnya, banyak lembaga yang tidak bisa sanitary renfill karena tidak ada dana. Begitu juga persoalan politk di mana ada kecendrungan kepala daerah tidak menaikan retribusi dan juga tantangan lain.
Mengingat permasalahan sampah yang multi dimensi, KLHK pun berkolaborasi dengan Kememterian PUPR dan Dana Mitra Lingkungan (DML) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memahami cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.
"Kita ingin melakukan mulai dari perubahan perilaku. Persoalan sampah jadi listrik, kompos di rumah juga ada, ini perlu kita tuangkan dalam bentuk buku," imbuhnya.
Melalui buku Tata Kelola Persampahan di Indonesia yang diluncurkan pada Kamis (22/4), dia berharap bisa memberi dampak positif pada pengelolaan sampah. Pendapat para pakar, aktivis dan pihak-pihak yang konsen pada masalah sampah bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Prasetyo menyampaikan bahwa sampah merupakan isu dan permasalahan multi pihak. Menurut dia, berbagai pengalaman dan keahlian yang disampaikan para pihak dan telah tercantum dalam buku tersebut bisa menjadi pijakan untuk penyelesaian permasalahan sampah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DML Agustanzil Sjahroezah mengatakan semua pihak termasuk masyarakat umum harus memahami bahwa sampah bukan permasalahan pemerintah saja tapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen. Penyelesaian sampah dalam konteks tata kelola persampahan di Indonesia memang susah-susah gampang, lantaran masih ada pihak-pihak yang menganggap sampah adalah masalah sepele.
Padahal, ancaman dan dampak negatif dari permsalahan tersebut sangat buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Pihaknya pun mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap serius dan konsisten mewujudkan Indonesia bebas sampah.(H-1)
KASUS Leptospirosis di Kota Yogyakarta dilaporkan meningkat signifikan meski musim hujan telah berakhir. Diduga, peningkatan kasus tersebut berkaitan dengan persoalan sampah.
Proyek instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan yang di Makassar mendapat penolakan warga.
Pertalindo mendorong berbagai upaya agar persoalan sampah bisa diatasi seiring terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian 100 persen masalah sampah pada tahun 2029. Pemerintah harus lebih gencar melakukan aksi di lapangan.
IGC 2025 menjadi side event dari kegiatan Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KSTI).
Targetnya di 2026 tidak ada lagi kabupaten/kota yang menggunakan sistem TPS terbuka.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved