Pemda Diharapkan Berkontribusi Bangun Akses Kawasan Ekowisata

PEMERINTAH daerah diharapkan bisa berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan ekowisata. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyebutkan infrastruktur dan akses yang baik bakal meningkatkan jumlah pengunjung yang ingin mendatangi kawasan tersebut.

“Pemda seharusnya jangan melihat pembangunan infrastruktur sebagai beban, namun sebagai peluang untuk memajukan perekonomian di wilayahnya,” katanya saat meresmikan kawasan forest healing Paseban Fly Resort di Selabintana Sukabumi, Selasa (2/4).

Pernyataan Alue terkait dengan belum memadainya akses untuk menuju kawasan forest healing yang berlokasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) tersebut. Infrastruktur jalan untuk menuju lokasi wisata masih didominasi jalan berbatu yang belum diaspal dan penuh lubang. “Harapan kita jangan sampai pengunjung hanya sekali datang ke lokasi ini dan kemudian tidak mau lagi karena impresinya kurang baik,” ujarnya.

Alue meyakini apabila pemda tidak akan mengalami kerugian apabila melakukan investasi infrastruktur untuk menuju kawasan wisata ini. “Kan pendapatan bukan hanya dari wisatawan yang datang ke lokasi, namun juga dari industri lokal yang tumbuh akibat kedatangan wisatawan tersebut,” jelasnya.

Ia menjelaskan, aktivitas forest healing di kawasan ekowisata ini dapat menjadi salah satu penggerak Indonesia menuju ekonomi hijau atau green economy. Ekonomi hijau sendiri adalah sistem ekonomi untuk kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial yang dilakukan sambil mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. “Artinya ekonomi tetap bergerak tanpa perlu mengeksploitasi alam,” katanya.

Ia menjelaskan, pengelolaan alam menjadi wilayah wisata bisa menciptakan pendapatan bagi daerah dan masyarakat serta menciptakan kesempatan kerja tanpa melakukan tindakan eksploitasi yang merusak dan ke depannya dapat merugikan masyarakat. “Indonesia saat ini sudah bergerak menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan dan meninggalkan sistem ekonomi yang hanya mengejar keuntungan tanpa mengindahkan kelestarian alam. Kita melihat ekosistem alam ini dalam hal multifungsi,” pungkasnya.

Selain problem infrastruktur yang belum baik, Kepala Balai Besar TNGGP Wahju Rudianto menambahkan, pihaknya mengakui adanya problem kesemrawutan dalam penataan kawasan ekowisata. Ia mencontohkan kawasan wisata Cibodas, Cianjur yang pintu masuknya ramai dipenuhi pedagang dan terkesan semrawut. “Ini memang harus segera dibenahi pemerintah daerah setempat agar lebih tertata,” ujarnya.

Ia menyebutkan, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah merencanakan penataan pedagang di pintu masuk kawasan Cibodas ini. Namun, ungkapnya, pandemi covid-19 menyebabkan rencana penataan kawasan tersebut menjadi tertunda. “Saya dengar dalam waktu dekat, pemkab akan melanjutkan kembali rencana tersebut. Kita tunggu saja,” pungkasnya. (H-1)