Selasa 23 Maret 2021, 19:02 WIB

Survei SMRC: Pro dan Kontra Kebijakan PPKM Mikro Berimbang

Micom | Humaniora
Survei SMRC: Pro dan Kontra Kebijakan PPKM Mikro Berimbang

ANTARA/Asep Fathulrahman
Sejumlah calon penumpang bis antar antre menjalani pemeriksaan suhu tubuh di Terminal Bis Pakupatan Serang, Banteng Kamis (11/3)

 

LEMBAGA survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan pandangan warga mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro terbelah. Persentase mereka yang mendukung PPKM secara ketat dan yang menolak berimbang di kisaran 40-46%.

Temuan ini disampaikan Direktur Riset SMRC Deni Irvani pada acara rilis survei nasional SMRC bertajuk “Satu Tahun Covid-19: Sikap dan Perilaku Warga terhadap Vaksin” yang dipresentasikan di Jakarta, Selasa (23/3).

Baca juga: SMRC: Warga DKI Jakarta Paling Menolak Vaksinasi Covid-19

Survei yang mencakup semua provinsi di Indonesia ini dilakukan pada 28 Februari 2021 – 8 Maret 2021 dengan metode wawancara tatap muka. Survei ini melibatkan 1220 responden yang dipilih secara acak, dengan margin of error 3,07%.

Dalam survei ini, responden diminta menilai apakah pemerintah perlu menerapkan PPKM secara ketat. Dihadapkan pada dua pilihan, warga ternyata terbelah.

Secara nasional ada sekitar 44% yang memilih menjalani PPKM secara ketat meskipun penghasilan menurun, dan ada 40% yang memilih menghentikan PPKM meskipun meningkatkan risiko tertular covid-19.

Warga yang tinggal di Jawa-Bali juga terbelah. Ada sekitar 44% warga di Jawa-Bali yang memilih menjalani PPKM secara ketat meskipun penghasilan menurun, dan ada 46% yang memilih menghentikan PPKM meskipun meningkatkan risiko tertular covid-19.

Survei menunjukkan tidak semua warga mengetahui adanya penetapan PPKM mikro di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali.

Ada sekitar 52% warga yang mengetahui bahwa pemerintah menetapkan PPKM mikro di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali. Dari yang tahu, sekitar 68% setuju/sangat setuju dengan kebijakan tersebut.

Di kalangan warga yang tinggal di Jawa dan Bali sendiri, sekitar 64% mengetahui bahwa PPKM diberlakukan di sejumlah daerah di Jawa dan Bali. Dari yang tahu, sekitar 65% setuju dengan kebijakan tersebut.

“Di sisi lain, 71% warga yang tahu PPKM mikro menilai kebijakan tersebut sangat atau cukup berpengaruh sangat/cukup berpengaruh untuk menurunkan penularan Covid-19,” ujar Deni.

“Namun fakta bahwa cukup tinggi persentase yang menyatakan PPKM sebaiknya dihentikan menunjukkan bahwa penilaian publik juga dipengaruhi oleh pertimbangan bahwa kebijakan PPKM berdampak pada menurunnya penghasilan.” (X-10)

Baca Juga

Ist

RS Polri Soekanto Kerja Sama dengan Celltech Stem Cell Vinski Tower 

👤Eni Kartinah 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 14:38 WIB
Kerja sama antara RS Polri Soekanto dan Celltech Stem Cell Vinski Tower tersebut memfokuskan pada riset dan penelitian sel punca (stem...
ANTARA

Presiden Minta Kepala Daerah Kelola Libur Akhir Tahun dengan Baik

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 14:38 WIB
Jangan sampai, periode libur panjang akhir tahun itu memicu peningkatan kerumunan masyarakat yang signifikan hingga akhirnya mendorong...
MI/Dwi Apriani

BMKG Laporkan Ada 15 Titik Panas di Pulau Timor dan Alor

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 14:36 WIB
Tersebar di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Pulau Alor sebanyak tiga titik, dan sisanya di Pulau Timor yaitu dua titik di Kecamatan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Bongkar Transaksi Narkoba Rp120 Triliun

Para anggota sindikat narkoba juga kerap memanfaatkan warga yang polos untuk membantu transaksi dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya