LEMBAGA survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan pandangan warga mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro terbelah. Persentase mereka yang mendukung PPKM secara ketat dan yang menolak berimbang di kisaran 40-46%.
Temuan ini disampaikan Direktur Riset SMRC Deni Irvani pada acara rilis survei nasional SMRC bertajuk “Satu Tahun Covid-19: Sikap dan Perilaku Warga terhadap Vaksin” yang dipresentasikan di Jakarta, Selasa (23/3).
Baca juga: SMRC: Warga DKI Jakarta Paling Menolak Vaksinasi Covid-19
Survei yang mencakup semua provinsi di Indonesia ini dilakukan pada 28 Februari 2021 – 8 Maret 2021 dengan metode wawancara tatap muka. Survei ini melibatkan 1220 responden yang dipilih secara acak, dengan margin of error 3,07%.
Dalam survei ini, responden diminta menilai apakah pemerintah perlu menerapkan PPKM secara ketat. Dihadapkan pada dua pilihan, warga ternyata terbelah.
Secara nasional ada sekitar 44% yang memilih menjalani PPKM secara ketat meskipun penghasilan menurun, dan ada 40% yang memilih menghentikan PPKM meskipun meningkatkan risiko tertular covid-19.
Warga yang tinggal di Jawa-Bali juga terbelah. Ada sekitar 44% warga di Jawa-Bali yang memilih menjalani PPKM secara ketat meskipun penghasilan menurun, dan ada 46% yang memilih menghentikan PPKM meskipun meningkatkan risiko tertular covid-19.
Survei menunjukkan tidak semua warga mengetahui adanya penetapan PPKM mikro di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali.
Ada sekitar 52% warga yang mengetahui bahwa pemerintah menetapkan PPKM mikro di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali. Dari yang tahu, sekitar 68% setuju/sangat setuju dengan kebijakan tersebut.
Di kalangan warga yang tinggal di Jawa dan Bali sendiri, sekitar 64% mengetahui bahwa PPKM diberlakukan di sejumlah daerah di Jawa dan Bali. Dari yang tahu, sekitar 65% setuju dengan kebijakan tersebut.
“Di sisi lain, 71% warga yang tahu PPKM mikro menilai kebijakan tersebut sangat atau cukup berpengaruh sangat/cukup berpengaruh untuk menurunkan penularan Covid-19,” ujar Deni.
“Namun fakta bahwa cukup tinggi persentase yang menyatakan PPKM sebaiknya dihentikan menunjukkan bahwa penilaian publik juga dipengaruhi oleh pertimbangan bahwa kebijakan PPKM berdampak pada menurunnya penghasilan.” (X-10)
