PEMERINTAH perlu terus mendorong gerakan literasi dan perpustakaan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat menjadi pembicara pada Rakornas Perpustakaan Tahun 2021, Senin (22/3).
Syaiful Huda mengakui saat ini gerakan literasi masih banyak dilakukan oleh publik. Pemerintah dinilai belum mengambil porsi besar dalam bidang perpustakaan dan literasi publik.
“Idealnya, pemerintah 70 persen dan sisanya 30 persen kita buka untuk pertisipasi publik,” kata Syaiful.
Porsi besar peran pemerintah dalam bidang perpustakaan dan literasi tersebut lanjut Syafful memiliki alasan yang kuat. Salah satunya bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses literasi, punya hak untuk terpenuhinya kebutuhan mencerdaskan kehidupannya.
“Dalam konsteks inilah saya jadikan momentum autokritik didalam tubuh parlemen yang sampai saat ini belum maksimal terkait bidang perpustakaan untuk menjadi prioritas,” tambahnya.
Baca juga : Mensos: Perpustakaan Bisa Mengubah Hidup Seseorang
Menurutnya pembangunan perpustakan dan gerakan literasi harus menjadi terobosan ditengah semua yang kini serba terbatas akibat krisis bidang kesehatan. Dan ini telah dilakukan oleh Perspustakaan Nasional dibawah kepemimpinan M. Syarif Bando, Perpustakaan Nasional terus melakukan insiatif dan terobosan guna meningkatkan literasi masyarakat dan kecintaan masyarakat terhadap budaya membaca.
Dalam kesempatan tersebut Syaiful Huda juga mengajak semua pihak untuk tidak henti-hentinya menyalakan lilin, menjaga api semangat dan bergandengan tangan untuk mencari alternatif dan berbagai terobosan dibidang perpustakaan dan gerakan literasi.
Lebih lanjut, Syaiful berharap bahwa ke depan perpustakaan akan semakin banyak hadir mendekati masyarakat, berdiri di jantung-jantung aktivitas masyarakat sehingga perpustakaan akan semakin mudah diakses oleh publik.
“Buku harus masuk ke rumah-rumah untuk menyelesaikan darurat pembelajaran,” tutup Syaiful. (RO/OL-7)
