Presiden RI Jokowidodo mengatakan bahwa banyak hal dapat dipelajari selama setahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Hal itu kemudian direspons dengan berbagai kebijakan yang terus disesuaikan dengan situasi di Tanah Air.
Menterik Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penyesuaian kebijakan yang dilakukan selama pandemi adalah untuk menyeimbangkan antara penanganan pandemi dan ekonomi. Kedua hal tersebut saling berkaitan dan sangat penting untuk dijalankan secara bersamaan.
"Banyak hal yang dipelajari dan yang dipelajari ini menyeimbangkan antara gas dan rem. Itu ngerem pandemi dan ngegas untuk ekonomi. Inilah yang dipelajari dan dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan dinamika yang ada," ungkapnya dalam Rakornas Penanganan Bencana Tahun 2021, Selasa (9/3).
Baca juga: Satgas Covid-19: Verifikasi Jadi Kendala Pencairan Insentif
Untuk menangani pandemi, pemerintah sudah menerapkan kebijakan sesuai strategi WHO dengan memberlakukan kedisiplinan masyarakat melalui 3M dan upaya dari pemerintah melalui 3T. Di samping itu pemerintah pun tangah melaksanakan program vaksinasi bagi 182 juta pendudukan Indonesia untuk mencapai herd immunity.
Agar penanganan pandemi bisa berjalan efektif, lanjutnya harus diikuti pula dengan kebijakan di sektor ekonomi. Bagaimana pun mengurangi mobilitas masyarakat sangat berdampak pada ekonomi dan hal tersebut sudah dirasakan Indonesia dan juga negara-negara di dunia selama pandemi ini.
"Pandemi Covid-19 ini menurunkan perekonomian kita di kuartal kedua, itu yang bisa mencapai minus 5. Namun itu utamanya tentu karena mobilitas dihentikan sama sekali," imbuhnya.
Untuk menjaga agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, pemerintah pun memberikan stimulus ekonomi. Pada tahun 2020 penyerapan anggaran tersebut mencapai Rp579 triliun dan tahun ini ditambah menjadi Rp700 triliun.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyampaikan bahwa selama pandemi semua pihak telah berjuang bersama. Tantangan terberat penanganan pandemi di Indonesia menurutnya masih pada masalah data.
"Tantangan terbesar dari awal itu adalah data, kita tidak tahu berapa jumlah APD yang tersedia saat itu," jelasnya.
Saat ini pun masalah data masih menjadi kendala, seperti data postif Covid-19, angka kematian dan sebagainya. Data yang diterima satuan tugas pusat merupakan data yang dikirim dari daerah dan kadang tidak real time.
Meski demikian, perbaikan data yang dilakukan di berbagai daerah pun sudah cukup baik. Sehingga satuan tugas pusat sudah bisa memetakan tingkat penyebaran dan kebijakan penanganan yang harus dilakukan.
"Kami melihat beberapa provinsi menjadi penyumbang angka kematian yang tertinggi di Indonesia terutama Jawa Timur kemudian Jawa Tengah dan DKI," tambahnya.
Juru Bicara Satgas Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa dalam penanganan pandemi memang sejumlah kebijakan terus disesuaikan. Pada awalnya pemerintah berfokus pada sektor kesehatan dan sejumlah kebijakan diterapkan dengan pendekatan kesehatan.
Akan tetapi dampak penanganan pandemi itu dirasakan pada sektor ekonomi. Dengan membatasi mobilitas, ekonomi pun tantangan baru yang harus segera direspons pemerintah.
"Jadi dengan keadaan seperti itu kita harapkan keseimbangan dalam penanganan Covid dan ekonomi juga bisa berjalan. Karena kalau 2 itu nggak dijawab, ditangani dengan baik nanti masalah ekonomi yang muncul dan sosial akan kembali lagi menimbulkan masalah kesehatan," tandasnya.
