Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
KEBERADAAN vaksin Covid-19 menjadi harapan untuk melewati pandemi. Indonesia telah memasuki babak vaksinasi sejak medio Januari lalu dengan Presiden Joko Widodo menjadi yang pertama disuntik vaksin Covid-19. Untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Untuk memenuhi target sebesar itu, dibutuhkan peran aktif semua pihak. Pemerintah dan jajarannya di semua level, masyarakat, hingga swasta harus menjaga dan menjalankan peran masing-masing dalam mendukung dan mempercepat proses vaksinasi Covid-19 sebagai upaya mencapai herd immunity, Dari sana, mencuat wacana vaksin gotong royong.
Wacana yang merupakan inisiatif dari kalangan pengusaha tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Melihat munculnya wacana vaksin gotong royong ini, Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr. Syahrizal Syarif mengungkapkan wajar saja jika pada situasi seperti ini masyarakat ingin secepat-cepatnya divaksin.
“Pada prinsipnya saya tidak menentang. Harusnya skema vaksin mandiri atau gotong royong akan berdampak pada lebih cepatnya mencapai herd immunity. Jika tadinya target 15 bulan bisa jadi setahun. Bahkan kalau perlu bisa 8 bulan,” ungkapnya.
Baca juga: 6,1 Juta Pekerja Terdaftar Ikut Vaksinasi Mandiri
Skema vaksin gotong royong jadi upaya nyata kerja bersama atau gotong royong dari berbagai lapisan masyarakat dan stakeholder untuk segera mewujudkan herd immunity di Indonesia sehingga bebas pandemi Covid-19.
“Skema yang ada saat ini dinilai kurang cepat untuk bisa mencapai target herd immunity dengan cakupan vaksinasi 181,5 juta penduduk,” paparnya.
Saat ini, yang terpenting menurut dr. Syahrizal Syarif adalah bagaimana cara agar Indonesia bisa mencapai herd immunity secepatnya dan mengurangi beban ekonomi pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.
Lebih lanjut dijelaskan dr. Syahrizal Syarif, skema yang paling masuk akal menurutnya adalah swasta bisa membeli vaksin Covid-19 sendiri dengan regulasi dan dilakukan persetujuan pemerintah.
“Tentu saja vaksin yang didatangkan ini sesuai dengan daftar vaksin yang disetujui pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan bisa masuk vaksin di luar daftar tersebut namun tetap nanti harus ada regulasi yang mengaturnya,” pungkasnya. (OL-4)
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Total 174.748.037 orang telah menerima vaksin lengkap.
Total 168.964.866 orang telah menerima vaksin lengkap per Rabu (29/6).
Jumlah itu setara 81,63 persen dari target 26.705.490 remaja
PEMERINTAH akan memulai vaksinasi booster pada 12 Januari 2022. Khusus untuk vaksinasi mandiri, namun berapa besaran tarifnya belum ditetapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved