PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyusun lima pilar aksi pemulihan bersama dari pandemi Covid-19 sebagai pedoman seluruh negara di dunia dalam hal memulihkan kondisi yang terdampak.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) yang kini menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif UNESCAP PBB Prof Armida Alisjahbana menjabarkan, kelima pilar tersebut meliputi perlindungan layanan kesehatan, perlindungan masyarakat, respons ekonomi dan pemulihannya, respons makroekonomi dan kerja sama multilateral, serta kohesi sosial dan ketahanan komunitas.
“Semua badan akan menerjemahkan pilar ini sesuai kompetensi masing-masing,” ujar dikutip dari laman Unpad, Senin (8/2).
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI 2009-2014 ini menjelaskan, selain lima pilar tersebut, Sekjen PBB juga secara khusus mengeluarkan ringkasan kebijakan (policy brief) berupa empat rekomendasi aksi pemulihan untuk kawasan Asia Tenggara.
Sebagai rekomendasi pertama, PBB mengingatkan soal pentingnya mengentaskan kesenjangan. Menurut Prof Armida, Covid-19 sangat berdampak signifikan terhadap negara dengan tingkat kesenjangan sosial yang tinggi. Apalagi, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara masih memiliki permasalahan di bidang kesenjangan sosial.
“Termasuk di dalamnya bagaimana kelompok tersebut bisa dibantu supaya dampaknya termitigasi,” tambahnya.
Rekomendasi kedua adalah menjembatani kesenjangan digital. Pandemi Covid-19 mendorong segala aktivitas beralih ke sektor digital. Salah satunya adalah pendidikan.
Namun, lanjutnya negara jangan terfokus pada penguatan konektivitas dan infrastruktur. Masyarakat sebagai pengguna teknologi juga perlu diperhatikan.
Ia mencontohkan, pada sistem pendidikan daring tidak hanya diperhatikan kebutuhan internet dan perangkat yang memadai, tetapi juga bagaimana metode belajar mengajarnya.
Rekomendasi ketiga adalah penghijauan ekonomi. Negara kawasan ASEAN perlu memastikan program tanggap dan pemulihan Covid-19 tersebut bisa berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.
Terakhir, kata Prof. Armida, adalah menjunjung tinggi hak asasi dan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tata kelola yang baik itu memang salah satu hal yang harus jadi prioritas di negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia,” tandasnya. (H-2)
