Kemendagri Dukung Kemendikbud Luncurkan Sekolah Penggerak

DIRANCANG selama satu tahun, Mendikbud Nadiem Makarim bersama Sekjen Kemendagri M Hudori meluncurkan Merdeka Belajar Ke-7 secara virtual, Senin (1/2). Turut hadir Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda serta sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota yang menyatakan dukungan program tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dapat meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7 yakni Program Sekolah Penggerak. Ini merupakan program sangat penting bagi Kemendikbud," kata Nadiem Makarim pada peluncuran tersebut.

Menurut Nadiem, sekolah penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. "Sekolah penggerak diawali dengan sumber daya manusia atau SDM kepala sekolah dan guru yang fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik sehingga terwujud profil pelajar Pancasila," paparnya.

Nadiem menegaskan sekolah penggerak bukan sekolah unggulan dan tidak mengubah input tapi mengubah proses dalam meningkatan SDM Indonesia. Terdapat lima intervensi Program Sekolah Penggerak yakni kerja sama Kemendikbud dengan pemerintah daerah atau pemda yang memberikan pendampingan dan implementasi, penguatan SDM sekolah melalui pelatihan dan pendampingan intensif dengan pelatih yang disediakan Kemendikbud, pembelajaran dengan paradigma baru menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan siswa, perencanaan berbasis data hasil refleksi diri satuan pendidikan, serta penggunaan platform digital untuk mengurangi kompleksitas, menambah efisiensi, inspirasi, dan pendekatan yang sesuai kebutuhan.

Sekjen Kemendagri M Hudori memaparkan dukungan pihaknya dalam menyukseskan Program Sekolah Penggerak. "Mendorong para kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota, dan para pimpinan perangkat daerah untuk fokus kepada sekolah penggerak yang mewujudkan profil pelajar Pancasila," kata Hudori pada kesempatan tersebut.

Dia menegaskan Kemendagri akan memastikan ada sinkronisasi pusat dan daerah yang mencakup perencanaan, implementasi kebijakan, dan pengendalian pelaksanaan sekolah penggerak. "Kemendagri mendorong kepala daerah untuk menyiapkan dukungan APBD dalam pelaksanaan sekolah penggerak serta mendorong kepala daerah untuk dapat saling bersinergi serta mendukung Kemendikbud dalam menyukseskan Program Sekolah Penggerak," tegas Hudori.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan atas nama Komisi X DPR mendukung dan mengapresiasi program ini. "Kami mengapresiasi upaya percepatan transformasi pendidikan di masa mendatang juga sebagai inisiasi kami menjadi bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah. Terpenting pula sekolah penggerak menghilangkan kekhawatiran publik tidak menjadi bagian streotipe ada sekolah ungggulan atau sekolah hebat," tegasnya.

Politikus PKB itu mengingatkan kendati pada level gagasan itu bagus, pihaknya menunggu implementasi di lapangan. "Kami mendukung dan kami memantau pelaksanaannya sebab sering kali ada gap atau jurang antara gagasan dan implementasi," pungkas Syaiful Huda. (OL-14)