Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan 5 poin rekomendasi terkait, penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Provinsi Kalimantan Selatan.
Hal ini terungkap dalam rakor virtual penanganan bencana Kalsel Pemprov Kalsel bersama Kementerian LHK di Banjarmasin, (26/1). Rekomendasi KLHK ini sekaligus menyikapi terjadinya banjir yang terjadi sejak 14 Januari lalu hingga sekarang di 11 kabupaten/kota. Rakor ini dipimpin Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong.
"Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan Kementerian LHK," ujar Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira. Rekomendasi dimaksud yakni perbaikan pada vegetasi seperti program penanaman kembali pada lahan kritis dan evaluasi terhadap bangunan sipil (infrastruktur) pengendali banjir seperti bendungan, kanal, embung agar perbaikan.
Ketiga, Pemprov Kalsel diminta mengevaluasi terhadap kebijakan yang ada. Disebutkan Fajar, Pemprov Kalsel saat ini sudah memiliki Perda tentang Revolusi Hijau, Perda RPPLH, dan Perda tentang Jasa Lingkungan yang akan diterapkan. Rekomendasi selanjutnya terkait pembinaan masyarakat sekitar dan rekomendasi membangunan alat peringatan atau deteksi dini bencana.
Lebih jauh dikatakan Fajar Desira, Pemprov Kalsel akan melakukan kajian secara menyeluruh dan komprehensif terhadap sejumlah daerah aliran sungai (DAS) yang terdapat daerah tangkapan air.
Pemprov Kalsel telah menegaskan komitmen terhadap perbaikan lingkungan dan dibuktikan dengan pencabutan 625 izin tambang dari 925 izin tambang yang ada termasuk tidak mengeluarkan izin perusahaan sawit.
Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan menyerahkan bantuan sosial bencana banjir di Kalsel sebanyak 2.000 paket sembako, obat-obatan, dan keperluan harian orang dewasa dan anak-anak dari Ikatan Pegawai OJK (IPOJK), Ikatan Istri Pegawai OJK (IIPOJK), dan Lembaga Jasa Keuangan di Kalsel.
Bantuan diserahkan Kepala OJK Regional IX Kalimantan, Riza Aulia Ibrahim secara simbolis kepada Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, di Gedung Mahligai Pancasila-Banjarmasin. (OL-13)
Baca Juga: Selidiki Banjir Kalsel, Polri: Karena Hujan dan Gelombang Tinggi
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved