GURU masih banyak menghadapi persoalan krusial untuk berperan dalam mewujudkan masyarakat pembelajar yang unggul dan berakhlak mulia. Diperlukan tata kelola pendidikan yang tepat dan akurat agar kompetensi guru bisa ditingkatkan secara nyata.
Demikian benang merah dalam diskusi daring bertema Polemik guru honorer dan tata kelola pendidikan nasional, yang digelar Forum Diskusi Denpasar, kemarin. Hadir di acara itu Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosidi, guru besar Surya University Yohannes Surya, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok, dan Direktur eksekutif Sekolah Sukma bangsa ah-mad baedowi, serta butet manurung sebagai aktivis pendidikan.
“Visi bidang pendidikan yang di-canangkan pemerintah untuk membentuk masyarakat yang berdaya saing, berkarakter, dan berakhlak mulia, memerlukan keterlibatan guru yang berkualitas untuk mewujudkannya,” kata Wakil Ketua MPR-RI, Lestari moerdijat, saat membuka diskusi.
Menurut Lestari, bila kita membebankan semua upaya untuk mewujudkan visi pendidikan itu kepada guru, harus menakar apakah saat ini sudah memiliki tata kelola pendidikan yang tepat untuk mencetak guru-guru yang berkualitas.
Hal senada dikemukakan Unifah Rosidi, mutu pendidikan yang belum memadai saat ini tidak bisa dibebankan tanggung jawabnya kepada guru semata karena untuk mewujudkan visi pendidikan nasional tersebut guru tidak bisa berdiri sendiri.
“Banyak faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan saat ini, antara lain data yang tidak akurat terkait dengan jumlah guru yang ada,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok menyoroti problem yang dihadapi guru honorer di sejumlah daerah. Diakui eduart, ada ketidakadilan yang dialami para guru honorer di banyak daerah. Dengan tugas dan fungsi yang sama, ujarnya, penghargaan terhadap guru honorer jauh di bawah guru yang berstatus ASN.
Adapun menurut ahmad baedowi, untuk mengakhiri keruwetan dalam pengelolaan guru di Tanah air, upaya yang harus segera dilakukan ialah merevisi UU aparatur Sipil Negara, UU Otonomi Daerah, dan UU Sistem Pendidikan Nasional, yang saat ini sejumlah UU tersebut ikut menjadi bagian yang mengatur tata kelola guru di Tanah air. (Bay/H-1)
