Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KEMENTERIAN Kesehatan RI mencatat baru sekitar 71 ribu tenaga kesehatan (nakes) yang sudah melakukan registrasi vaksinasi Covid-19 per Rabu (13/1) malam. Angka tersebut masih jauh dari jumlah SMS Blast yang dikirim ke 500 ribu nakes.
"Kamis sudah bisa melihat di dashboard memang saat ini kurang lebih baru sekiyar 71 ribu yang melakukan registrasi dan kita tunggu sampai malam karena itu terus bergerak," ungkap Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf dalam konferensi pers, Rabu (13/1) malam.
Anas mengatakan registrasi akan di tutup pukul 24.00 hari ini. Selanjutnya, Kemenkes akan melakukan evaluasi persiapan vaksinasi tahap 1 pada 14 atau 15 Januari.
"Kamis sudah memberikan SMS Blast itu kepada 500 ribu orang di 91 kota sejak tanggal 12 (Januari) malam," imbuhnya.
Baca juga : Kang Emil: Penolak Vaksi Membahayakan Publik
Dia mengharapkan para nakes bisa segera malakukan registrasi. Mengingat hal itu penting untuk menentuka waktu dan pelaksanaan vaksinasi.
Adapun, terkait nakes yang tidak menerima SMS Blast atau SDM kesehatan yang tidak terdaftar di database diminta untuk mengirim email ke [email protected]. Yang bersangkutan harus menyertakan surat keterangan dari fasyankes tempat dia bekerja.
Kemudian, Kemenkes akan melakukan berifikasi dan memasukan data nakes bersangkutan ke sistem satu data vaksin. Selanjutnya nakes akan menerima SMS registrasi ulang dan melanjutkan tahapan vaksinasi.(OL-7)
IDAI menyambut baik kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved