DPR Pertanyakan Selisih Data Tenaga Kesehatan Sasaran Vaksin Covid

MENURUT pemerintah, akan ada 1,48 juta tenaga kesehatan yang akan divaksinasi covid-19 sebagai sasaran prioritas pertama.  Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mempertanyakan data tersebut karena berbeda dengan data yang diperoleh dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).

Berdasarkan data MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia), jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) ada sekitar 2 juta, digabung dengan nakes yang baru lulus bisa mencapai 3 juta, namun sasaran yang akan divaksinasi hanya 1,48 juta ini pendataanya berdasarkan apa?" tanya Putih Sari saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, juga dihadiri Kepala BPOM dan Dirut PT Bio Farma di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Dalam raker tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, total vaksin yang dibutuhkan Indonesia sebanyak 426 juta dosis untuk 181 juta penduduk. Angka itu didapat berdasarkan asumsi efficacy rate 60%.

Distribusi vaksin Covid-19 untuk para tenaga kesehatan sendiri sudah mulai didistribusikan pada 3 Januari 2021 lalu. “Kita sudah mulai menyebar 1,2 juta dosis pada 3 Januari. Tahapannya kita akan lakukan dulu 566.000 nakes akan kita suntik bulan Januari. Tahapan kedua bulan Februari sekitar 900.000. Total 1,46 juta orang atau 3 juta dosis kita bisa lakukan di Januari-Februari,” ungkap Budi.

Di tahap kedua, kata Budi, pemerintah akan berikan 17,4 juta petugas publik dan lansia sebanyak 21,5 juta orang. Jika tahap kedua itu selesai, barulah 63,9 juta masyarakat kategori rentan diberikan vaksinasi Covid-19 dan masyarakat lainnya sebanyak 77,2 juta orang.

Terkait perbedaan data ini, politikus Fraksi Partai Gerindra itu meminta pemerintah mematangkan persiapan rencana delivery vaksin. Mulai dari jumlah kebutuhan vaksin, data vaksinasi Covid-19, kesiapan sarana prasarana pendistribusian vaksin hingga kesiapan tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi.

Ia menekankan, Komisi IX DPR RI akan terus mengawasi pemerintah yang akan mulai melakukan vaksinasi pada Rabu (13/1), mulai dari pendataan, penggunaan anggaran hingga tahap pengujian vaksin di Indonesia. Dengan tujuan ingin memastikan khasiat vaksin tersebut bermanfaat dan aman bagi masyarakat. (H-2)