DPR Minta Kemenkes Perbaiki Komunikasi Publik Soal Vaksin Covid-19

KOMISI IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Kesehatan memperbaiki gaya komunikasi publik terkait vaksin covid-19. Perbaikan itu untuk menghindari kegaduhan dari sumber-sumber yang tidak jelas asalnya.

"Kementerian Kesehatan harus terus melakukan perbaikan komunikasi publiknya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat," kata anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12), 30 Desember 2020.

Menurut dia, memberikan pemahaman soal vaksin covid-19 kepada masyarakat bukan perkara mudah. Terlebih, sudah ada berita miring soal keamanan vaksin tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengapresiasi langkah pemerintah yang menjamin ketersediaan vaksin covid-19. Dia berharap pengadaan vaksin bisa berjalan lancar.

"Ini artinya pemerintah hadir. Pemerintah sudah tepat menyiapkan dan memberikan vaksin," kata Rahmad.

Terkait keamanan vaksin covid-19, epidemiolog Universitas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad memastikan vaksin yang beredar sudah melalui tahap penelitian dengan aturan yang sangat ketat. Ia meminta masyarakat tidak khawatir dengan vaksin covid-19 yang akan diberikan pemerintah.

"Penelitian klinis dengan standar internasional adalah penelitian yang paling ketat regulasinya. Untuk memastikan bahwa tingkat keamanan dan kemanjuran yang dihasilkan benar-benar valid," kata Riris.

Pemerintah memutuskan akan membagikan vaksin covid-19 secara gratis. Keputusan itu diambil guna memenuhi imunitas komunal atau herd immunity.

Setidaknya ada 181 juta orang yang akan divaksinasi. Sebanyak 1,3 juta diantaranya ialah tenaga medis yang akan divaksin pada gelombang satu, Januari-April 2021. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama