Kemenag Siapkan Skenario Mitigasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2021

MESKI belum mendapat kepastian dari Pemerintah Arab Saudi, Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI berupaya menyiapkan rencana mitigasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M.

"Sesuai arahan bapak Menag Fachrul Razi, kami melanjutkan diskusi intensif dengan unsur pimpinan Komisi VIII, terkait mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1442H," ujar Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Oman Fathurahman seperti dilansir dari laman Kementerian Agama, Jumat (11/12).

Oman mengatakan, Pemerintah Arab Saudi sampai kini juga belum memberikan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021. Sementara, waktu terus berjalan sehingga Kemenag harus menyiapkan mitigasi berbagai kemungkinan skema penyelenggaraan ibadah haji.

"Dalam diskusi bersama Komisi VIII, berbagai potensi masalah dipetakan dan disiapkan skema mitigasinya. Kita harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan jika haji diselenggarakan dalam situasi yang belum normal karena pandemi," jelas Oman.

Peta masalah yang disiapkan Kemenag mencakup banyak aspek, antara lain soal kuota normal, pembatasan kuota, dan pembatalan keberangkatan dan dampak yang ditimbulkannya. Dampak tersebut, ujar Oman, terutama terkait layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan juga kesehatan.

"Termasuk juga kemungkinan dampak pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih. Ini semua kami bahas bersama dengan Komisi VIII untuk dimatangkan persiapan berikut mitigasinya," tutur Oman.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengapresiasi peta masalah dan mitigasi solusi yang disiapkan Kemenag. Menurutnya, mitigasi haji 2021 ini menjadi penting dan krusial karena menyangkut pelayanan maksimal bagi calon jemaah haji.

Yandri berjanji akan segera menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Agama, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Gugus Tugas Covid-19 untuk keperluan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021.

Meski sudah ada vaksin, anggota Komisi VIII lainnya, Bukhori Yusuf, meminta agar Kemenag jangan lengah dan tetap memperhitungkan kemungkinan haji masih dalam situasi belum normal.

"Meski misalnya sudah ada vaksin, tetap harus diantisipasi bahwa penyelenggaraan ibadah haji masih dalam masa transisi. Jadi, perhitungan biaya haji pun harus disesuaikan", ujarnya.

Sebelumnya karena pandemi covid-19, ibadah haji pada 2020 dilakukan secara terbatas. Dengan alasan keamanan dan kesehatan, pemerintah Arab Saudi memangkas jumlah jemaah yang biasanya lebih dari 2 juta orang menjadi hanya 1.000 orang. Kuota jemaah itu pun seluruhnya hanya untuk mereka yang tinggal di Arab Saudi, yakni 70% kuota untuk warga asing dan sisa nya untuk warga negara Arab Saudi. (H-2)