Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Pemerintah saat ini sedang melakukan sinkronisasi data penanganan covid-19 antara pusat dan daerah. Hal ini terkait pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya.
Karenanya hal ini berpengaruh terhadap adanya perbedaan data antara pusat dan daerah belakangan ini. Saat ini Wiku menegaskan, Kementerian Kesehatan tengah melakukan koordinasi dengan masing-masing daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca juga: Waspada, Daerah Zona Merah Melonjak Tajam
"Kami meminta kepada pemerintah daerah agar menghubungi Kementerian Kesehatan agar datanya betul-betul sinkron dan sama, dan akhirnya dapat menjadi alat navigasi bersama," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (1/12).
Pada prinsipnya, pemerintah selalu berusaha mencapai interoperabilitas data dengan seluruh daerah melalui peningkatan yang berkelanjutan. Hal yang diinginkan, agar semua daerah dapat mengakses data secara realtime. Sementara bagi pemerintah pusat, data yang digunakan adalah data yang sama.
"Langkah ini merupakan upaya penyempurnaan, agar data yang dikumpulkan dapat konsisten dari waktu ke waktu, dan menjadi alat navigasi yang baik untuk kita selalu melihat perkembangan dan mengambil kebijakan yang tepat dan terukur," lanjut prof Wiku.
Satgas Penanganan Covid-19 akan selalu memberikan informasi perkembangan terkini kepada masyarakat tentang proses peningkatan kualitas pencatatan, dan pelaporan data. "Hal ini terkait upaya penanganan Covid-19 berdasarkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan dan ilmiah," pungkasnya. (H-3)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
PEMERINTAH Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan Covid-19.
KETUA Satgas covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan, menyarankan masyarakat untuk tetap melaksanakan vaksinasi ke-4 atau booster ke-2.
Achmad menyebut bahwa pemberian uang jasa pelayanan medis Covid-19 tidak berpedoman pada aturan yang berlaku
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Kasus covid-19 di Indonesia bertambah 565 pada Minggu, 9 April 2023. Total kasus konfirmasi positif di Indonesia mencapai 6.751.168 orang.
Coba ingat-ingat lagi wajah orang terdekat kita yang telah tiada. Begitu pula deretan angka yang hingga kini masih terpampang di laman situs covid19.go.id. Mereka bukan statistik belaka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved