Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) optimis kuota 1 juta formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) bisa terpenuhi hingga batas waktu 31 Desember 2020.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan bahwa laporan terakhir mencatat baru 200-an ribu formasi yang diusulkan pemerintah daerah. Namun, dengan diumumkan 5 terobosan pemerintah, secara khusus terkait biaya seleksi dan gaji, maka hingga akhir tahun bisa terpenuhi.
Baca juga: Inovasi Swab Test Chamber UI Raih Penghargaan
"Kalau sampai saay ini masih 200-an ribu, kami optimis jumlah itu akan bertambah. Beberapa daerah belum mengusulkan karena anggaran belum tersedia. Setelelah Menteri Keuangan mengumumkan bahwa anggaran sudah pasti, kami optimis akan bertambah dan bisa terpenuhi," ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (26/11).
Dia menjelaskan, dalam terobosan pemerintah melalui Kemendikbud biaya seleksi dan gaji ditanggung pemerintah pusat. Hal itu berbeda dengan tahun-tahun sebelimnya yang masih menjadi bebam daerah.
Pemerintah pusat pun sudah memastikan anggaran tersebut disediakan. Lantas, menurut Iwan, ini adalah kesempatan besar bagi guru-guru honorer, sekaligus membantu pembiayaan daerah.
Selain itu, Kemendikbud pun pro aktif untuk berkonsultasi dengan daerah. Mengingat formasi kebutuhan guru PPPK itu diusulkan oleh daerah dan kemudian dievaluasi Kemendikbud sebelum diserahakan ke Kementerian PANRB.
Baca juga:Pilkada Momentum Untuk Mencapai Komitmen Iklim
"Kemedikbud melakukan bimbinhan teknis untuk memotovasi dan memberi araham kepada daerah-daerah agar mengusulkan segera formasi. Dibagi dalam 5 region seluruh Indonesia, bukan hanya sosialisasi tapi sampai pendidikan teknis," jelas Iwan.
Dia pun berharap kabar baik itu ditanggapi segera oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Mengingat kesempatan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan guru dan membantu menyelesaikan permasalahan guru honorer.
Apalagi, pemerintah membuka formasi besar-besaran hingga 1 juta. Angka tersebut melebihi jumlah guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar pada Dapodik. Persyaratannya pun dipermudah dengan 3 kali seleksi untuk tahun 2021.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved