Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) optimis kuota 1 juta formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) bisa terpenuhi hingga batas waktu 31 Desember 2020.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan bahwa laporan terakhir mencatat baru 200-an ribu formasi yang diusulkan pemerintah daerah. Namun, dengan diumumkan 5 terobosan pemerintah, secara khusus terkait biaya seleksi dan gaji, maka hingga akhir tahun bisa terpenuhi.
Baca juga: Inovasi Swab Test Chamber UI Raih Penghargaan
"Kalau sampai saay ini masih 200-an ribu, kami optimis jumlah itu akan bertambah. Beberapa daerah belum mengusulkan karena anggaran belum tersedia. Setelelah Menteri Keuangan mengumumkan bahwa anggaran sudah pasti, kami optimis akan bertambah dan bisa terpenuhi," ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (26/11).
Dia menjelaskan, dalam terobosan pemerintah melalui Kemendikbud biaya seleksi dan gaji ditanggung pemerintah pusat. Hal itu berbeda dengan tahun-tahun sebelimnya yang masih menjadi bebam daerah.
Pemerintah pusat pun sudah memastikan anggaran tersebut disediakan. Lantas, menurut Iwan, ini adalah kesempatan besar bagi guru-guru honorer, sekaligus membantu pembiayaan daerah.
Selain itu, Kemendikbud pun pro aktif untuk berkonsultasi dengan daerah. Mengingat formasi kebutuhan guru PPPK itu diusulkan oleh daerah dan kemudian dievaluasi Kemendikbud sebelum diserahakan ke Kementerian PANRB.
Baca juga:Pilkada Momentum Untuk Mencapai Komitmen Iklim
"Kemedikbud melakukan bimbinhan teknis untuk memotovasi dan memberi araham kepada daerah-daerah agar mengusulkan segera formasi. Dibagi dalam 5 region seluruh Indonesia, bukan hanya sosialisasi tapi sampai pendidikan teknis," jelas Iwan.
Dia pun berharap kabar baik itu ditanggapi segera oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Mengingat kesempatan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan guru dan membantu menyelesaikan permasalahan guru honorer.
Apalagi, pemerintah membuka formasi besar-besaran hingga 1 juta. Angka tersebut melebihi jumlah guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar pada Dapodik. Persyaratannya pun dipermudah dengan 3 kali seleksi untuk tahun 2021.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved