PRESIDEN Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia ke-X secara daring, Rabu (25/11).Munas kali ini mengangkat tema Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, serta UUD NKRI 1945 Secara Murni dan Konsekuen. Fokusnya mengenai Islam wasathiyah atau moderasi Islam.
Tema ini, kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Amirsyah Tambunan memang refleksi lima tahun kerja MUI ke depan.
"Bagaimana MUI bersama umat dan pemerintah untuk membangun bangsa yang searah dengan nilai Pancasila juga membangun pemahaman umat dengan Islam moderat yang rahmatan lil alamin atau islam yang mampu mewujudkan keadilan,” kata Amirsyah dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/11).
Amirsyah mengatakan, Munas MUI ke-X dirancang untuk meluruskan arah bangsa dengan Islam moderasi, Pancasila dan UUD 1945. Itu melalui sejumlah pembahasan seperti penyempurnaan pedoman dasar rumah tangga, membahas garis besar program kerja lima tahun ke depan.
Selain itu, membahas soal fatwa yang menyangkut banyak hal, termasuk mengenai haji, zakat, dan hal lain. Serta tentang rekomendasi dalam dan luar negeri, sehingga dunia islam bisa bersinergi untuk mewujudkan perdamaian.
Munas MUI ke-X dilakukan dengan protokol kesehatan covid-19. Agenda penting di munas yang akan berlangsung hingga 27 November 2020 ini adalah memilih ketua umum MUI dan dewan pimpinan MUI periode 2020-2025. Serta pemilihan ketua dewan pertimbangan MUI periode 2020-2025. Nantinya, tim formatur yang akan memilihnya.
Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI Muhammad Cholil Nafis mengatakan, MUI sebagai payung besar umat Islam harus bisa menaungi, melayani, dan mendukung kepentingan umat. MUI juga, kata Cholil, sebagai mitra pemerintah.
“Mitra itu bukan musuh, tapi teman. Teman itu mengingatkan teman jika ada yang salah. Tidak selamanya MUI mendukung pemerintah, adakalanya juga MUI memberikan kritik dan masukan jika pemerintah melenceng, karena MUI bukan eksekutor, jika kebijakan pemerintah benar ya kami dorong,” terangnya.
Selain membahas program, Munas ini juga akan memilih ketua umum dan kepengurusan untuk periode 2020-2025. Menurut dia, posisi ketua umum biasanya diisi kader dari NU atau Muhammadiyah.
Ada beberapa nama yang santer disebut akan menjadi kandidat calon ketua umum MUI. Beberapa nama yang beredar dari NU adalah Rais Aam PBNU KH Miftakhul Ahyar, Nasaruddin Umar. Dari Muhammadiyah muncul lagi nama Syafiq Mughni atau KH Muhyiddin Junaidi.
“Mungkin sosok kiai Miftah sebagi Rais Aam PBNU, tradisi yang berlaku, rais aam itu sudah pasti jadi ketua umum. Orang berpikir yang jadi ketum itu Rais Aam berikutnya. Masuk rais aam kan sudah terkualifikasi maka otomatis beliau mendapat apresiasi,” jelasnya. (H-2)
