Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PRESIDEN Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia ke-X secara daring, Rabu (25/11).Munas kali ini mengangkat tema Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, serta UUD NKRI 1945 Secara Murni dan Konsekuen. Fokusnya mengenai Islam wasathiyah atau moderasi Islam.
Tema ini, kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Amirsyah Tambunan memang refleksi lima tahun kerja MUI ke depan.
"Bagaimana MUI bersama umat dan pemerintah untuk membangun bangsa yang searah dengan nilai Pancasila juga membangun pemahaman umat dengan Islam moderat yang rahmatan lil alamin atau islam yang mampu mewujudkan keadilan,” kata Amirsyah dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/11).
Amirsyah mengatakan, Munas MUI ke-X dirancang untuk meluruskan arah bangsa dengan Islam moderasi, Pancasila dan UUD 1945. Itu melalui sejumlah pembahasan seperti penyempurnaan pedoman dasar rumah tangga, membahas garis besar program kerja lima tahun ke depan.
Selain itu, membahas soal fatwa yang menyangkut banyak hal, termasuk mengenai haji, zakat, dan hal lain. Serta tentang rekomendasi dalam dan luar negeri, sehingga dunia islam bisa bersinergi untuk mewujudkan perdamaian.
Munas MUI ke-X dilakukan dengan protokol kesehatan covid-19. Agenda penting di munas yang akan berlangsung hingga 27 November 2020 ini adalah memilih ketua umum MUI dan dewan pimpinan MUI periode 2020-2025. Serta pemilihan ketua dewan pertimbangan MUI periode 2020-2025. Nantinya, tim formatur yang akan memilihnya.
Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI Muhammad Cholil Nafis mengatakan, MUI sebagai payung besar umat Islam harus bisa menaungi, melayani, dan mendukung kepentingan umat. MUI juga, kata Cholil, sebagai mitra pemerintah.
“Mitra itu bukan musuh, tapi teman. Teman itu mengingatkan teman jika ada yang salah. Tidak selamanya MUI mendukung pemerintah, adakalanya juga MUI memberikan kritik dan masukan jika pemerintah melenceng, karena MUI bukan eksekutor, jika kebijakan pemerintah benar ya kami dorong,” terangnya.
Selain membahas program, Munas ini juga akan memilih ketua umum dan kepengurusan untuk periode 2020-2025. Menurut dia, posisi ketua umum biasanya diisi kader dari NU atau Muhammadiyah.
Ada beberapa nama yang santer disebut akan menjadi kandidat calon ketua umum MUI. Beberapa nama yang beredar dari NU adalah Rais Aam PBNU KH Miftakhul Ahyar, Nasaruddin Umar. Dari Muhammadiyah muncul lagi nama Syafiq Mughni atau KH Muhyiddin Junaidi.
“Mungkin sosok kiai Miftah sebagi Rais Aam PBNU, tradisi yang berlaku, rais aam itu sudah pasti jadi ketua umum. Orang berpikir yang jadi ketum itu Rais Aam berikutnya. Masuk rais aam kan sudah terkualifikasi maka otomatis beliau mendapat apresiasi,” jelasnya. (H-2)
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait kasus Ayam Goreng Widuran yang belakangan menuai kontroversi.
Fatwa MUI tidak hanya berdampak secara moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.
Melalui aplikasi ini, umat bisa memilih dan mendapatkan ustaz yang kompeten sesuai kebutuhannya seperti Tahlilan, ceramah lahiran dan khitanan, pernikahan, dan lainnya.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved