Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BADAN Restorasi Gambut (BRG) menggelar pelatihan peningkatan kader peduli gambut. Pelatihan ini melibatkan Majelis Lingkungan Hidup (MLH), Majelis Tabligh, dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Pelatihan kader sekolah lapang tanpa bakar ini digelar secara virtual dan diikuti sejumlah kader dan Jamaah Tani Muhammadiyah di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, Myrna A. Safitri mengatakan kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar ini merupakan bagian dari MoU antara BRG dan Muhammadiyah. Kerja sama ini sebagai bentuk penyebaran pesan untuk restorasi gambut kepada seluruh anggota persyarikatan Muhammadiyah,
“Kegiatan ini membicarakan bagaimana gerakan dan upaya mendukung petani gambut,” kata Myrna, dalam webinar Training of Trainers Peningkatan Kapasitas Tani Jemaah Tani Muhammadiyah Peduli Gambut, Kamis, yang dikutip, Sabtu (13/11).
Myrna mengatakan kegiatan pertanian sudah menjadi sejarah panjang di area gambut. Secara tradisional, membuka lahan dengan membakarnya dianggap cara yang mudah dan murah.
Myrna menyebut, larangan membuka lahan secara praktis ini akan menimbulkan resistensi dari petani dan warga. Untuk itu, kata Myrna, BRG menggali teknik dan formulasi yang dikerjakan hingga tercetuslah teknologi tanpa bakar.
“Para petani dapat mengembangkan pertanian tanpa membakar, sehingga menjaga alam sedemikian rupa,” ujar dia.
Myrna mengatakan, teknologi tanpa bakar yang diajarkan di Sekolah Lapang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar diharapkan membawa keswadayaan petani dan menghayati peran bertani sebagai ibadah serta pertukaran informasi dan pengetahuan.
“Gerakan petani, karena itu kolaborasi diantara petani harus dibangun, tidak boleh ada informasi yang terputus,” ucap dia.
Wakil Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Budi Nugroho mengatakan program kolaborasi BRG dan tiga majelis ini sebagai usaha untuk mengatasi persoalan lahan gambut.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan tiga pendekatan, diantaranya, pendekatan spiritual melalui Majelis Tabligh; pendekatan sosio-ekologi melalui Majelis Lingkungan Hidup; dan pendekatan pemberdayaan umat melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
“Ini merupakan bagian dari resolusi jihad ekologi, ikhtiar bersama mengatasi kebakaran lahan gambut,” kata Budi.
Budi berharap kolaborasi PP Muhammadiyah dan BRG ini menjadi bagian dari usaha nyata lembaga persyarikatan untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, Nurcholis menyebut kerja sama ini menjadi cara meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai tindak lanjut, dia ingin mengajak kader Muhammadiyah untuk melakukan penguatan internal.
“Muhammadiyah punya struktur yang sangat bagus, kita terapkan yang sudah disampaikan BRG,” ucap Nurcholis.
Apresiasi disampaikan Ketua Wilayah Pimpinan Muhammadiyah Provinsi Riau, Saidul Amin. Menurutnya Pelatihan Sekolah Lapang Tanpa Bakar ini menjadi cara untuk mengingatkan kembali peran umat Islam sebagai khalifah yang menjadi pelaku dan pengharmoni alam semesta.
“Saya menyambut baik pelatihan program ini, semoga lahan-lahan mubazir ini menjadi menjadi lahan produktif,” kata Amin.
Materi penting yang disampaikan dalam Sekolah Lapang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar yaitu pembelajaran bagi petani gambut.
Menurut Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri) Syahroni Yunus persoalan gambut bukan hanya semata kebakaran lahan semata. Lahan gambut yang umumnya berada di area terpencil, membuat akses warga terhadap informasi pengolahan lahan tanpa bakar menjadi penting.
Syahroni mengatakan, melalui Sekolah Lapang inilah informasi semacam itu dapat diberikan melalui praktik. Sebagai langkah awal, Syahroni menyarankan pentingnya menyebut harus memetakan area yang bisa dikelola dan tidak bisa dikelola.
Syahroni mengatakan setelah itu, petani perlu menyiapkan penggunaan produk ramah lingkungan. Salah satu pendekatan yang disarankan yaitu penggunaan bahan pembenah tanah yang berasal dari mikro organisme lokal (MOL).
Penggunaan pupuk alami juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pertanian di lahan gambut. Syahroni mengatakan, penggunaan pupuk organik didasarkan pada jenis tanaman.
Sementara itu, menurut Kapokja Edukasi dan Sosialisasi BRG, Suwignyo Utama, pelatihan berfokus pada program pertanian tanpa membakar dan menghasilkan nutrisi penting bagi tanaman secara alami.
Suwignyo mengatakan para petani diajak secara partisipatif berbagi pengalaman dan mempraktikan materi yang disampaikan. Setelah pelatihan ini, kata dia, diharapkan petani dapat membagi informasi dan membuat demplot di desanya masing-masing. (RO/OL-09)
KEBAKARAN lahan melanda dua gampong (desa) di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Total lahan yang terbakar sejak sepekan terakhir seluas 12 hektare.
Di musim kemarun ini, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak membuka kebun dengan cara membakar hutan dan lahan.
PROSES pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 30 hektare (Ha) di lahan gambut Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, terus berlanjut.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Karhutla di Desa Karya Indah saat ini luarnya sudah di atas 10 hektare (Ha). Sedangkan kebakaran di Desa Bencah Kesuma Hutan Lindung Suligi sudah di atas 40 ha.
Pemprov Riau mendapatkan bantuan berupa satu unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
Ada 11 provinsi yang masuk dalam kategori siaga darurat karhutla. Jumlah titik panas hingga 12 September 2023 secara nasional ialah 4.138 titik.
PROYEK-proyek pembangunan dan restorasi yang dilaksanakan Badan Restotasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sejak 2017 diminta untuk dievaluasi, menyusul banyaknya kegagalan program di lapangan.
Dalam rehabilitasi mangrove dan gambut, Indonesia telah memiliki regulasi lengkap. Mulai dari Perpres nomor 73 tahun 2012, Nomor 57 tahun 2016 hingga membentuk BRGM.
Menteru LHK Siti Nurbaya meminta jajarannya dan seluruh stakeholder terkait dapat bekerja sama mewujudkan operasionalisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
KEPALA Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono mengungkapkan, pihaknya menyiapkan empat skema pendanaan untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove.
Restorasi gambut dilakukan di tujuh provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved