Pemerintah Pastikan Keamanan Vaksin

SATGAS Penanganan Covid-19 mengimbau masyarakat untuk tidak resah dan khawatir terhadap aspek keamanan vaksin. Pasalnya, vaksin yang hendak digunakan nanti sudah lolos uji klinis dan sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Imbauan ini disampaikan sehubungan dengan adanya masih banyak informasi yang simpang siur seputar vaksin covid-19. Di sisi lain, pemerintah tengah menyelesaikan road map vaksinasi covid-19 sebagai panduan dalam tahapan vaksinasi termasuk mengatur tentang penerima vaksin, jadwal, dan alur distribusinya.

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran (Unpad) Kusnandi Rusmil, kemarin, menjelaskan alur uji klinis vaksin covid-19 jenis Sinovac. Relawan yang akan disuntik vaksin harus melewati tes swab polymerase chain reaction (PCR).

“Mereka harus dinyatakan sehat atau negatif covid-19, baru boleh ikut penelitian,” kata Kusnandi kepada medcom.id, kemarin. Kusnandi
menuturkan mereka yang dinyatakan sehat akan diambil darah terlebih dahulu. Setelah itu, relawan siap disuntikkan vaksin covid-19.

“Suntik pertama satu dosis vaksin, 14 hari kemudian disuntik lagi. Jadi dua kali suntik vaksin dan ini sudah tahap kedua penyuntikan,” ujarnya.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah diminta terlibat dalam proses pengadaan vaksin covid-19. Fungsi MUI pada pengadaan vaksin untuk menguji kehalalan vaksin. “Sudah (diminta terlibat),” kata Sekjen MUI Anwar Abbas, kemarin. Pemerintah akan melibatkan berbagai lembaga keagamaan mengkaji status kehalalan vaksin covid-19.

Pelibatan MUI dalam pengujian kehalalan vaksin covid-19 ini akan ditangani Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Sebelumnya, MUI bersama tim dari pemerintah meninjau pembuatan vaksin oleh Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma di Tiongkok.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad juga meminta masyarakat tidak langsung menolak vaksin. “Masyarakat jangan mudah terprovokasi menolak vaksin sebelum ada pernyataan resmi,” ujar Rumadi Ahmad dalam keterangan tertulis.

Ketua Lajnah Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama itu yakin para ulama mempunyai perangkat keilmuan dan kearifan untuk tidak menghalangi penggunaan vaksin meskipun vaksin tidak halal. “Dalam keadaan darurat, jika belum ada obat yang lain, Islam tidak melarang mengonsumsi obat tersebut,” ujar Rumadi. (H-1)