Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Untuk mewujudkan pangan aman, Badan POM terus melakukan pengawasan peredaran makanan melalui berbagai mekanisme terutama pembinaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Selain UMKM pangan, pembinaan juga dilakukan Badan POM kepada UMKM Obat Tradisional (OT). Terlebih karena popularitas jamu belakangan ini semakin meningkat di tengah pandemi covid-19. Masyarakat semakin sadar untuk memelihara daya tahan tubuh dengan mengonsumsi jamu, padahal sebagian besar produsen jamu di Indonesia adalah UMKM.
Baca juga: Menristek: Farmasi Sulit Berkembang karena Terbelenggu Regulasi
“Tak diragukan lagi, sektor UKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini ada sekitar 63 juta UMKM, atau sekitar 99,9 % dari total pelaku usaha di Indonesia. UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional. Bahkan pada tahun 2018 UMKM berkontribusi 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian sudah sangat jelas betapa signifikan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia,” jelas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam keterangan resmi, Jumat (6/11).
Dukungan penuh Badan POM terhadap UMKM antara lain diwujudkan dengan memberikan insentif kemudahan melalui berbagai upaya percepatan, penyederhanaan, dan pendampingan intensif kepada UMKM melalui bimbingan teknis dan desk yang bersifat pro-aktif dalam rangka Sertifikasi Cara Pembuatan yang Baik, registrasi produk agar dapat memenuhi persyaratan sehingga dapat mendukung percepatan dalam mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE), dan keringanan tarif 50 persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi pendaftaran produk Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan olahan dan Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT).
“Pendampingan berkesinambungan bagi UMKM pangan dan jamu mulai dari hulu hingga hilir sangat penting dilakukan. Namun Badan POM tidak dapat bergerak sendiri, untuk itu diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Masih diperlukan berbagai program dukungan bagi UMKM pangan dan jamu, agar daya saing produk UMKM dapat terus ditingkatkan, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan mampu menembus pasar global,” lanjut Penny.
Adapun, Badan POM telah melakukan pendampingan kepada UMKM OT melalui program Orang Tua Angkat. Sampai dengan saat ini, ada enam industri OT besar yang akan membantu UMKM OT dalam hal bahan baku, cara produksi yang baik, pemasaran, hingga bantuan fasilitas dan peralatan serta insentif untuk UMKM OT berupa pendampingan dalam penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap.
Secara keseluruhan, pada Oktober 2020 Badan POM telah mengeluarkan 30 NIE untuk 7 pelaku usaha pangan olahan dan 8 NIE untuk 3 pelaku usaha obat tradisional. Badan POM juga menerbitkan 10 sertifikat CPOTB Bertahap kepada 3 pelaku usaha obat tradisional dan 4 sertifikat PSB pangan olahan kepada 4 pelaku usaha pangan olahan di Kabupaten dan Kota Kediri.
"Badan POM terus berkomitmen mendukung peningkatan daya saing UMKM sebagai bagian dari program nasional bangga buatan Indonesia," tandasnya. (H-3)
BPOM mencatat, suplemen ilegal dapat berasal dari pabrik-pabrik tersembunyi yang beroperasi di tengah permukiman padat dengan kondisi yang jauh dari standar Cara Pembuatan yang Baik (CPB).
TPID bersama Satgas Pangan bertugas menjamin kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok penting, sambil aktif mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan penimbunan
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kemitraan dan keberhasilan Kosmesia dalam mendampingi UMKM kosmetik melalui Proaktif yang digagas BPOM.
Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun ekosistem distribusi produk yang aman, transparan, dan terpercaya.
BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di Aula Bhinneka Tunggal Ika (BTI) BPOM, Jakarta, Selasa (28/10
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Taruna Ikrar menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemandirian farmasi nasional melalui pengembangan obat bahan alam.
Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menargetkan pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (IPNM) 2026 di angka 5,51%.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi PDB sektor ini pada 2024 sebesar Rp1.611,2 triliun atau 7,28% dari PDB nasional melebihi pertumbuhan PDB nasional 5,03%.
Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB kuartal III 2025 adalah konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%.
Perlambatan ini mencerminkan normalisasi musiman setelah periode hari raya keagamaan pada kuartal sebelumnya, yang biasanya mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi.
OJK menyebut berdasarkan dari International Data Center Authority (IDCA) ekonomi digital telah berkontribusi lebih dari 15% terhadap PDB global di 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved