Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
BELAJAR jarak jauh secara online (daring) menjadi salah satu alasan seorang anak berusia 16 tahun (MI), melakukan bunuh diri, pada 17 Oktober lalu.
Disesalkan, Kepolisian Resor Gowa, Sulawesi Selatan menghentikan kasus bunuh diri warga Kecamatan Manuju itu. Alasannya, kata Kepala Bagian Humas Polres Gowa Ajun Komisaris Mangatas Tambunan, pihak keluarga menolak autopsi terhadap jasad almarhumah.
"Kasusnya otomatis dihentikan, lantaran keluarga mengku sudah mengikhlaskan kepergian siswi sekolah menengah atas itu dan menolak untuk diautopsi," kata Mangatas Tambunan, akhir pekan lalu.
Sebelum kasus dihentikan, jelasnya, Polres Gowa sempat melakukan penyelidikan. Hasilnya, korban minum racun dengan alasan tugas sekolah lewat daring sering terkendala jaringan internet karena tempat tinggal korban berada di wilayah pegunungan.
Namun, alasan itu dibantah pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Sulsel, Fitri Utami mengungkapkan, ada fakta lain yang ditemukan pihaknya. "Bukan karena banyak tugas belajar daring, tapi masalah pribadi terkait masalah cowok," ungkap Fitri.
Dalam menyikapi permasalah bunuh diri pada siswa yang diduga akibat dampak PJJ, Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti menyesalkan dan mengkritisi sikap lembaga kependidikan yang tidak mau mengambil tanggung jawab. "PJJ telah menelan tiga korban jiwa yang diduga karena tak sanggup menjalankan belajar daring," ujarnya.
Menurut Retno, dalam menangani kasus tragis di dunia pendidikan tersebut, terjadi saling lempar tanggung jawab, termasuk Kemenag yang menaungi madrasah. "PJJ ini kan diatur lewat SKB Empat Menteri, yaitu Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Namun, anehnya, mereka tidak ada yang mencari solusi atas permasalahan PJJ tersebut," pungkasnya.(LN/Bay/H-1)
Prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
P2G minta kemdikdasmen dan kemenag melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di 3 Provinsi dan 20 Kota
KEPALA BGN Dadan Hindayana mengungkapkan mekanisme pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa akan berlangsung seperti libur sekolah saat dilaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Dinas pendidikan di daerah juga diminta melakukan pemetaan dan identifikasi kondisi atas keberadaan dan akses satuan pendidikan pada wilayah kewenangan.
Pramono mengatakan, sebanyak 2.439 sekolah masih melakukan pembelajaran tatap muka dan 346 sekolah lainnya melakukan hybrid.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved