Citra Pemerintah Terdongkrak oleh Bantuan Sosial

TINGKAT kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menurun menjadi di bawah 50% akibat sejumlah faktor. Namun, kebijakan menyangkut bantuan sosial dan ekonomi sangat dinantikan publik yang terdampak covid-19.

"Secara umum, kluster sosial mendapat penilaian baik, meskipun setara dengan tidak baiknya. Pemerintah terbantu dengan program-program bantuan selama pandemi dan itu mendapat respon positif di masyarakat," ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam keterangan resmi, Kamis (29/10).

Ia mengatakan data itu muncul dari hasil survei IPO pada 12-23 Oktober 2020 dengan menggunakan metode purposive sampling terhadap 170 pemuka pendapat (opinion leader) peneliti, serta multistagse random sampling 1.200 responden di seluruh Indonesia. Margin of error survei ini 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Baca juga: Jusuf Kalla Tekankan Tugas PMI Saat Pendemi Covid-19

Menurut Dedi, penilaian mengenai kondisi sosial memiliki tingkat kepuasan dan ketidakpuasan yang masing-masing 50%. Itu dipengaruhi pengelolaan toleransi (51%), konflik sosial (46%), kesejahteraan (45%), keadilan (38%), dan hal lainnya (27%).

Dalam bidang ekonomi, lanjut dia, penilaian publik atas kinerja pemerintah cukup menegaskan ketidakpuasan. Hal ini terlihat dari akumulasi respon buruk 51%. Sementara respon positif hanya mampu menyerap 43%.

“Menteri Koordinator bidang Ekonomi Airlangga Hartarto sendiri mendapat respon kepuasan publik hanya di urutan ke-6 dengan persentase 36%. Persepsi ini cukup menegaskan bahwa performa Airlangga dianggap mengecewakan," urainya.

Kekecewaan publik atas kondisi ekonomi ini dipengaruhi beberapa hal, di antaranya persepsi mahalnya harga bahan pokok 58%, sulitnya mencari pekerjaan 44%, sulitnya melakukan transaksi perdagangan/jual beli 38%, dan pengaruh lain 34%.

Sementara bidang penegakan hukum, Dedi mengungkap ketidakpuasan publik mencapai 64%. Angka itu menjadi yang tertinggi dari bidang lain.

Beberapa faktor yang memengaruhi penilaian publik, adalah buruknya pemberantasan korupsi 62%, lemahnya independensi penegak hukum 56%, ancaman kebebasan berpendapat 52%, kualitas kebijakan 48%, dan faktor lain 36%.

“Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi semakin menguat, bahkan kepuasan terhadap Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD hanya berada di urutan ke-7 dengan persentase 34%, tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam Tito Karnavian 49%, Prabowo Subianto 57%," paparnya.

Bidang politik dan keamanan juga mendapat respon kepuasan lebih rendah dibanding ketidakpuasan, hanya 49% menyatakan puas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Politik dan keamanan, adalah kebebasan berbeda pendapat 49%, kriminalitas 45%, perasaan aman (41%), ketertiban umum 36%, dan pengaruh lainnya 31%.

Menyangkut kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf terjadi penurunan kepuasan jika dibandingkan pada survei IPO periode Juli 2020. Kekecewaan pada presiden meningkat dari 33,5% menjadi 51% sementara terhadap wakil presiden dari 42,5% menjadi 67%.

"Seluruhnya dipengaruhi kekecewaan dari sektor kepemimpinan 75%, keberpihakan pada rakyat 71%, integritas atau ketepatan janji 66%, koordinasi antar lembaga 69% dan empati atau aspiratif 53%," pungkasnya. (OL-1)