PENGGANTIAN ujian nasional (UN) ke asesmen nasional (AN) sebagai alat ukur ketercapaian pembelajaran peserta didik yang akan digelar tahun depan disambut positif banyak pihak. Untuk itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disarankan segera melakukan uji publik naskah akademiknya secara transparan.
"Ini urusan besar menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka sebaiknya undang tokoh-tokoh pendidikan membahas AN dengan transparansi dan akuntabilitas," ujar praktisi pendidikan Indra Charismiadji menjawab Media Indonesia, kemarin.
Menurut Indra kebijakan mengganti UN dengan AN sudah tepat karena UN berdampak pada rendahnya mutu pendidikan Indonesia di 20 tahun terakhir. Namun, dia menyayangkan minimnya sosialisasi dan komunikasi pihak Kemendikbud terkait AN.
Apalagi saat ini telah banyak beredar buku-buku tentang AN dan bimbel AN. "Ada upaya pihak-pihak tertentu memanfaatkan kesempatan dalam kebingungan masyarakat," tukasnya.
Terpisah, Rizki Pradana guru SMP-SMA Cita Buana di Jagakarsa, Jakarta, juga mengapresi Kemendikbud yang menghapus UN. Namun, dia mengaku belum mengetahui persis tentang AN.
Rizki menambahkan tidak tepat jika pelajar hanya dinilai dari satu jenis ujian yang tidak representatif. Untuk itu, dia menyarankan agar AN dapat disesuaikan dengan profil sekolahnya.
"Jangan gunakan standar sekolah mahal dan favorit untuk mengasesmen sekolah swasta biasa atau sekolah negeri di pelosok," tukasnya.
Hal senada dikemukakan Kepala SMAN 2 Bayan, Lombok Utara, Mochammad Fatkoer Rohman bahwa sosialisasi AN belum dilakukan oleh dinas pendidikan setempat. Fatkoer mengaku mencari informasi tentang AN secara mandiri melalui media sosial. "Informasi AN ini kita mendapat dari jalur tidak resmi, Instagram Kemendikbud, secara resmi belum ada apa-apa, guru-guru itu belum paham," ucap Fatkoer.(Bay/Medcom.id/H-1)
